Kemensos Hentikan Santunan Korban Covid-19, Dasco Minta Kebijakan di Kaji Ulang

ANTI CIBOL
ANTI CIBOL

Rabu, 24 Februari 2021 18:14

Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasco
Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasco

TROTOAR.ID — Kementerian sosial mengeluarkan surat edaran tentang pemberhentian santunan bagi pasien covid-19 yang meninggal dunia sebesar Rp 15 juta, Surat edaran Nomor 150/3.2/BS.01.02/02/2021 tentang Rekomendasi dan Usulan Santunan Ahli Waris Korban Meninggal Akibat COVID-19 dikeluarkan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKS) Kemensos, Sunarti.

Penghentian bantuan tersebut ditanggapi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang menilai santunan yang diberikan kemensos itu sesungguhnya tak berpengaruh pada keuangan negara.

Baca Juga  Dapat Bantuan Huntap Rp44,8 M, BPBD Lutra Sebut Hasil Perjuangan Anggota DPR RI

“Saya rasakan perbandingan antara yang sembuh dan yang meninggal itu lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal,” Kata Dasco

Daco menilai pemberian santunan kepada ahli waris korban covid-19 sebagai bentuk langkah pemerintah membantu perekonomian korban meninggal akibat virus corona 

Hingga dia menyebutkan bantuan yang diberikan tidak akan berpengaruh besar terhadap efisiensi keuangan negara. hingga Ketua Harian DPP Gerindra menyatakan dana santunan korban COVID-19 bisa diambil dari pos kementerian lainnya. Sebab, menurut Dasco, keluarga korban COVID-19 membutuhkan santunan dari pemerintah.

Baca Juga  Komisi II DPR RI Tekankan Kepala Daerah Terpilih Harus Patuh pada Kebijakan PPPK Pemerintah Pusat

“Nah, mungkin efisiensi keuangan itu mungkin lebih diambil dari pos-pos lain karena yang santunan COVID ini ya keluarga atau ahli waris kan mungkin membutuhkan,” imbuhnya dikutip Detik.com

Diketahui berdasarkan data korban meninggal COVID-19 hingga kini telah mencapai puluhan ribu, hingga dirinya meminta agar keputusan kementerian sosial dilakukan kajian ulang tentang kebijakan tersebut.

Baca Juga  Kepala BPBD Sulsel Pimpin Langsung Pencarian Pesawat ATR 42-500 yang Hilang Kontak di Maros

“Kalau menurut saya begitu (kaji ulang),” imbuhnya.

Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKS) Kemensos, Sunarti.meminta kepala dinas sosial provinsi menyampaikan keputusan tak lagi melanjutkan program santunan kepada dinas sosial tingkat kabupaten/kota di wilayah masing-masing.

“Selanjutnya untuk tidak memberikan rekomendasi dan/atau usulan lagi pada Kementerian Sosial RI,” bunyi poin 2 surat tersebut

Penulis : Upi

 Komentar

Berita Terbaru
Politik10 November 2026 21:18
Diskresi Bahlil Terbit, Andi Kaswadi Buka Jalan Menuju Periode Keempat di Golkar Soppeng
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Jalan Andi Kaswadi Razak untuk kembali memimpin Partai Golkar Kabupaten Soppeng semakin terbuka. Ketua Umum DPP Partai Golkar...
Politik10 November 2026 20:02
Akankah DPP Golkar Terbitkan Diskresi Untuk Victor Datuan Batara?
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar di lima kabupaten di Sulawesi Selatan mulai memasuki agenda konsolidasi organisasi. ...
Metro10 November 2026 18:20
Gubernur Andi Sudirman Serahkan Beasiswa dan Motor untuk Keluarga Almarhum Padayya
TORAJA UTARA, TROTOAR.ID — Kepedulian terhadap keluarga aparatur yang gugur saat menjalankan tugas ditunjukkan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudir...
Metro10 November 2026 18:13
Dari Ketahanan Pangan hingga Pendidikan, Sidrap Koleksi 63 Penghargaan
SIDRAP, TROTOAR.ID — Sebanyak 63 penghargaan tingkat provinsi dan nasional berhasil dikoleksi Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dalam kurun waktu...