Monitoring LAHP Desa di Jeneponto, Sekda Terima Kunjungan Ombudsman

Awal Febri
Awal Febri

Rabu, 03 Maret 2021 17:43

Saat Sekda Jeneponto menerima kunjungan Ombudsman RI Sulsel, di ruang kerja Sekda Jeneponto, Sulsel, Rabu (3/3) | Hms.
Saat Sekda Jeneponto menerima kunjungan Ombudsman RI Sulsel, di ruang kerja Sekda Jeneponto, Sulsel, Rabu (3/3) | Hms.

TROTOAR.id–Pemerintah Kabupaten Jeneponto melalui Sekretaris Daerah Syafruddin Nurdin, menerima rombongan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan di ruang kerja Sekda Jeneponto, Sulsel, Rabu (3/3).

Kunjungan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan dalam rangka monitoring Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terhadap 9 desa di Jeneponto, yakni Desa Balumbungang, Desa Bontomatene, Desa Bululoe, Desa Jombe, Desa Kayuloe Timur, Desa Tarowang, Desa Balangloe Tarowang, Desa Tino, dan Desa Kapita yang tersebar di 3 kecamatan terkait masalah maladministrasi pengangkatan perangkat desa.

Baca Juga  Gelora Pinrang Percaya Diri Raih Kursi Pimpinan DPRD Syamsari Kitta: Dia Sudah Pengalaman Menang

Syafruddin Nurdin, menyampaikan kepada seluruh kepala desa dan camat untuk serius menyelesaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman.

Ia juga apresiasi kepada Ombudsman yang telah banyak membijaki dengan memberikan waktu kepada desa bersangkutan.

Baca Juga  Hut Pramuka ke 61, Ini Harapan Suaib Mansur

“Melalui pertemuan ini saya sampaikan bahwa Dari 9 Desa yang tersebar di 3 kecamatan sudah ada beberapa desa yang telah menunjukan upaya dan keseriusannya menyelesaikan persoalan pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa di masing wilayahnya,” terangnya.

Selain itu, Ketua Tim Ombudsman Aswiwin, dalam sambutan menyampaikan bahwa kegiatan monitoring yang dilakukan ombudsman adalah dalam rangka memastikan adanya upaya dari masing-masing kepala desa yang masuk dalam laporan.

Baca Juga  Rekanan Setuju Lakukan Pemeliharaan Jalur Distribusi Tanah Merah Pembangunan D.I. Baliase

Dalam kesempatan yang sama, seluruh kepala desa yang bermasalah diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terkait batas waktu penyelesain paling lama 7 hari.

Penulis : Ady/Hsm

 Komentar

Berita Terbaru
Politik06 November 2026 16:39
IAS Minta Pengurus Golkar Sulsel Melek Media dan Digital, Jangan Gagap Zaman
JAKARTA, TROTOAR.ID — Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), meminta seluruh jajaran pengurus dan kader Golkar di...
Daerah06 November 2026 15:36
Langkah Sidrap Membangun Kesejahteraan Berbuah Anugerah Cita Negeri 2026
JAKARTA, TROTOAR.ID — Upaya Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas kesehatan, da...
Metro06 November 2026 15:18
TPA Tamangapa Disiapkan Jadi Hutan Kota, Munafri dan Kapolda Sulsel Tanam 100 Tabebuya
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pemerintah Kota Makassar terus mempercepat upaya pemulihan lingkungan di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa, Ant...
Metro06 November 2026 15:11
Ketua TP PKK Sulsel Dorong Pembentukan Day Care dan Kelompok Peduli Lansia di Soppeng
SOPPENG, TROTOAR.ID — Perhatian terhadap kesejahteraan lanjut usia (lansia) tidak cukup hanya melalui pelayanan kesehatan. Mereka juga membutuhkan r...