Edy Manaf saat melakukan pemeriksaan kendaraan dinas pejabat Pemkab Bulukumba, Rabu (17/3).
TROTOAR.id—Sejumlah Kendaraan Dinas (Randis) milik Pemkab Bulukumba hari ini kembali dicek fisik dan administrasinya.
Dalam pengecekan yang dilakukan Wakil Bupati Edy Manaf. Dia menemukan sejumlah fakta bahwa ada beberapa Randis berupa motor yang digunakan di beberapa Puskesmas menunggak pajak.
Ketika dikonfirmasi kepada Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Awal Nurhadi, mengatakan alasannya karena Puskesmas bersangkutan tidak menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun berkenan.
Selain itu, Randis roda empat yang digunakan sebagai kendaraan operasional di Dinas Kesehatan juga ditemukan tidak terawat dengan baik.
Wakil Bupati sangat menyayangkan ketika Randis milik Pemkab tidak bayar pajak. Menurut dia, mestinya pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pajak kendaraan.
“Jangan menunggak, karena ini bukan menjadi salah satu indikator dalam audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Ini tentu akan menjadi bahan evaluasi kami selaku pimpinan,” kata Edy.
Ia berharap tidak akan terjadi hal-hal yang demikian, termasuk dalam perawatan Randis agar tidak diabaikan, “Ini harus menjadi perhatian Kepala OPD,” harap Edy.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan melalui Surat Bupati pengecekan seluruh Randis milik Pemkab Bulukumba dilakukan mulai tanggal 15 hingga 31 Maret 2021.
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD terhadap…
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Soppeng, Andi Kaswadi Razak, menyatakan kesiapan…
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang, Usman Marham, mengajak seluruh kader…
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pemerintah Kota Makassar menertibkan sebanyak 178 lapak pedagang kaki lima (PKL) yang…
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian atas langkah…
MAKASSAR, TROTOAR.ID — DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyoroti praktik pergeseran atau parsial anggaran yang dinilai…
This website uses cookies.