Mengaku Telah Disuap Kontraktor, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sulsel Sari Pudjiastuti Dinonaktifkan oleh ASS

Nuralamsyah
Nuralamsyah

Kamis, 20 Mei 2021 21:07

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulsel, Sari Pudjiastuti. FOTO: Tim Trotoar.id.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulsel, Sari Pudjiastuti. FOTO: Tim Trotoar.id.

TROTOAR.id, Makasaar – Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sulawesi Selatan Sari Pudjiastuti dinonaktifka dari jabatannya oleh Plt Gubernur Andi Sudirman Sulaiman atau ASS.

Sari Pudjiastuti disanksi penonaktifan lantata mengakui perbuatannya bahwa telah menerima suap dari kontraktor dari sejumlah tender proyek Pemprov Sulsel. 

Ia juga mengakui bahwa telah mengembalikan uang senilaiRp 410 juta ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal ini terungkap dalam sidang etik yang dilakukan oleh internal Pemprov Sulsel, dan hasilnya menyebutkan bahwa Sari diduga kuat telan melanggar disiplin kepegawaian.

“Hasilnya sudah kami sampaikan ke Pak Plt Gubernur,” kata Plt Insepktorat Pemprov Sulsel Sulkaf S Latif, Kamis, 20 Mei 2021.

Tak tunggu lama, ASS langsung menonaktifkan Sari Pudjiastuti sejak hari ini juga Kamis, 20 Mei 2021.

Sementara penggantinya akan ditunjuk pada Jumat (21/5/2021) besok yaitu Pelaksana Harian.

“Pertimbangannya Pak Gubernur pilih dinonaktifkan dulu. Besok pelaksana hariannya akan ditunjuk,” tuturnya.

Penulis: M Lutf

 Komentar

Berita Terbaru
News21 Juni 2021 23:42
Kunjungi TPI Sumpang, Andi Ina Ingatkan Protokol Kesehatan
Trotoar.id, Barru -- Ketua dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel Andi INa Kartika Sari melakukan meninjau proses rehabilitasi bangunan Tempat P...
News21 Juni 2021 22:54
Lengkap dengan para Widyaiswara, Kepala BPSDM Sulsel Temui Bupati Luwu Utara
Lengkap dengan para Widyaiswara, Kepala BPSDM Sulsel Temui Bupati Luwu Utara...
News21 Juni 2021 22:49
Budi Hastuti Sosialisasikan Perda Tentang Kesehatan
Trotoar.Id, Makassar - Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2009 tentang pelayanan ke...