Trotoar.id, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI, Azikin Solthan menjadi juru bicara fraksi Partai Gerindra dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) komisi IV bersama BUMN klaster pangan. Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan sejumlah persoalan dalam klaster pangan di berbagai daerah. Termasuk di Sulawesi Selatan.
Sejumlah BUMN dalam klaster pangan hadir dalam rapat tersebut. BUMN itu di antaranya adalah PT RNI, PT Pertani, Berdikari, Sang Hyeng, PT Garam, Perikanan Nusantara dan Perikanan Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Azikin Solthan membeberkan sejumlah permasalah yang terkait dengan klaster pangan. Salah satu di antaranya adalah persoalan pupuk yang disampaikan kepada PT Pertani. Sekedar diketahui, PT Pertani adalah salah satu BUMN yang memproduksi dan mendistribusikan pupuk di Indonesia.
Dia mendorong agar PT Pertani untuk memikirkan dan mengembangkan pupuk berkualitas di tengah kebijakan pemerintah yang mulai mengurangi pupuk kimia subsidi.
“Saat ini kebanyakan petani enggan untuk menggunakan pupuk organik karena menganggap bahwa pemakaian pupuk organik belum mampu menghasilkan produksi seperti pemakaian pupuk kimia. Untuk itu Fraksi Partai Gerindra meminta PT Pertani untuk serius memikirkan dan mengembangkan pupuk organik yang berkualitas dan dapat digunakan oleh petani secara massif,” jelas dia.
Dia juga meminta kepada PT Garam (Persero) untuk ikut membantu pemerintah menekan impor garam. Salah satunya dengan melakukan penyerapan garam rakyat.
Dia menyebut, salah satu masalah utama penyerapan garam rakyat adalah kualitas yang tidak memenuhi standar kebutuhan industri. Pada tahun 2020 sebanyak 738.000 ton garam rakyat tidak terserap oleh industri, dikarenakan stadar kadar Natrium Klorida (NaCl) yang dibutuhkan oleh indusri sekitar 94 persen-96 persen.
Dia juga menyinggung petani garam di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dia menyebut, petani garam di Jeneponto juga merasakan dampak negatif dari impor garam.
“Di Dapil saya di Jeneponto, masyarakat di sana menjerit ketika pemerintah impor garam,” kata dia.
Dia lalu mengajak kepada PT Garam (Persero) untuk menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia petani garam. Dengan begitu, hasil produksi garam bisa menjadi lebih meningkat.
“Kebijakan pemerintah harus berpihak kepada petani garam kita. Ini harus segera kita lakukan untuk mendorong peningkatan produksi garam sesuai standar industri,” jelas dia.
Azikin Solthan yang menjadi juru bicara Fraksi Gerindra juga meminta kepada Perum Perikanan Indonesia untuk membuka akses bagi nelayan daerah yang memiliki potensi perikanan yang diminati internasional untuk kemudahan akses pasar.
“Sekaligus mempermudah modal untuk sektor swasta terutama pihak swasta yang membantu komunitas perikanan daerah atau petambak lokal,” jelas dia.
Dalam kesempatan itu, BUMN Klaster pangan ini juga menyampaikan kepada komisi IV untuk menjadi sebuah perusahaan holding. PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) akan menjadi induk holding perusahaan BUMN pangan dan beranggotakan perusahaan negara yang berada di sektor yang sama.
Direktur Utama PT RNI, Arief Prasetyo Adi berharap holding ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari DPR RI sampai dengan kementerian terkait. Saat ini progresnya juga sudah dibahas secara intens dengan kementerian terkait.
“Kita mau BUMN holding klaster pangan dapat dukungan, terbentuk maksimal pada kuartal III tahun ini di September. Saat ini kita laporan klaster pangan belum terbentuk holding pangan tapi sudah dibahas pada kementerian terkait dengan intens,” jelasnya.(*)
Komentar