TROTOAR, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri agar segera meninggalkan jabatannya karena dinilai tak layak memimpin lembaga antirasuah itu, Sabtu, 22 Mei 2021.
“Memang lebih baik atau sejak awal bahkan ICW mendesak yang bersangkutan menanggalkan jabatannya karena tidak pantas jadi ketua KPK, begitu,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.
ICW menyatakan, sosok Firli bermasalah dan puncaknya yakni penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Diketahui, TWK dijadikan syarat oleh pimpinan KPK dalam Perkom 1 Tahun 2021 bagi alih status pegawai menjadi ASN. Padahal, dalam Undang-undang dan PP 41 Tahun 2021, alih status itu tanpa syarat.
“Ya, karena isu polemik pemberhentian 75 pegawai KPK itu kan sudah jelas sekali ada pelanggaran hukum di sana. Jadi bukan hanya pelanggaran etik. Di UU KPK itu disebutkan pimpinan KPK dapat berhenti ketika melakukan perbuatan tercela,” kata Kurnia saat dihubungi, Sabtu (22/5).
Jauh sebelum polemik 75 pegawai, Kurnia menilai sosok Firli juga bermasalah dari sisi rekam jejak. Firli dinilai sudah 2 kali terbukti melanggar etik.
Pertama, saat ia menjadi Deputi Penindakan KPK yang bertemu dengan Tuan Guru Bajang (TGB) saat berkasus di lembaga antirasuah. Di posisi yang sama, ia juga pernah menjemput langsung seorang saksi yang hendak diperiksa oleh KPK. Lainnya, Firli juga tercatat pernah bertemu dengan petinggi parpol di sebuah hotel di Jakarta pada November 2018.
Pelanggaran-pelanggaran etik yang tengah diproses itu menjadikan Firli kembali ditarik ke Kepolisian. Ia kemudian diberikan kursi sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Meski sudah ditarik, penasihat KPK waktu itu Tsani Annafani menyatakan Firli melanggar etik berat.
Kedua, pelanggaran etik Firli dilakukan saat menyewa helikopter mewah ketika pulang ke kampung halamannya di Sumsel. Ia menyewa helikopter saat berangkat dari Jakarta ke Sumsel, dan pulang dari Sumsel ke Jakarta. Ia disebut melanggar kode etik KPK dan dijatuhi hukuman etik ringan. (Ltf/Ala)
Komentar