Lima Tahun Kedepan Pemerintah Tidak Membuka Kawasan Transmigrasi Baru

Trotoar.id, Jakarta — Pemerintah pusat menegaskan jika lima tahun kedepan, tidak membuka kawasan transmigrasi baru. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dalam Forum Komunikasi Transmigrasi (Forkasi) Regional II Tahun 2021 di Jakarta. Kamis (27/05/2021)

Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani hadir dalam kegiatan Forum Komunikasi Transmigrasi (Forkasi) Regional II Tahun 2021 di Jakarta, kegiatan itu dihadiri langsung oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.

” Salah satu poin yang ditegaskan pak menteri tadi adalah, pemerintah tidak membuka kawasan transmigrasi baru untuk lima tahun kedepan,” kata Indah.

“Pemerintah fokus pada program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang salah satunya terkait dengan arah dan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi,” sambung bupati perempuan pertama di Sulsel itu.

Dalam sambutan tertulis Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dalam forum itu, dia menyampaikan jika Kemendes PDTT akan berfokus pada pembenahan atau revitalisasi kawasan eksisting.

Adapun revitalisasi kawasan transmigrasi yang tersebar di 152 kawasan transmigrasi akan dilakukan dengan melakukan perbaikan infrastruktur, ekonomi, pengembangan sosial budaya transmigrasi di kawasan transmigrasi.

” Penyelenggaraan pembangunan dan kawasan transmigrasi selama lima tahun ke depan akan berfokus pada pembenahan atau revitalisasi kawasan eksisting dan tidak membuka kawasan transmigrasi baru. Selain 52 kawasan yang menjadi perioritas Nasional, ada juga 100 kawasan transmigrasi yang menjadi perioritas kementerian,” jelas Abdul Halim Iskandar.

“Dalam kurun lima tahun kedepan, kita mengembangkan 152 kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan di seluruh Indonesia. Juga ada152 kawasan transmigrasi yang akan dilakukan revitalisasi tersebar di seluruh Indonesia,” sambungnya.

Dia menambahkan, revitalisasi kawasan transmigrasi dengan perbaikan infrastruktur, ekonomi, pengembangan sosial budaya transmigrasi di kawasan transmigrasi. Dalam melakukan revitalisasi tersebut diperlukan penambahan sejumlah penduduk pada kawasan transmigrasi akan
dilakukan dengan model SP Pugar dan tempatan untuk memenuhi sisa daya tampung kawasan transmigrasi, dengan kata lain kebijakan pembangunan dan pengembangan akan berfokus pada pengutuhan pawasan berdasarkan peratuan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014.

“Sekilas saya ceritakan tentang penyelenggaraan transmigrasi hingga hari
ini. Bahwa penyelenggaraan transmigrasi yang sudah terlaksana selama ini memperlihatkan banyak keberhasilan, antara lain dalam hal pengembangan wilayah yaitu mewujudkan 1.529 desa definitif, 454 ibu kota kecamatan, 114 ibu kota kabupaten, dan dua ibu kota provinsi, yaitu Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dan Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara,” ungkapnya. (*)