TROTOAR, MAKASSAR—Terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Selatan pada anggaran Bantuan Sosial atau Bansos penanganan covid-19 yang disinyalir mengalir ke Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel.
Secara tegas, Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia menyorot kekacauan pengelolaan keuangan di Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur Sulsel (Nonaktif) Nurdin Abdullah.
Menurutnya, jika mengacu pada tugas dan tanggung jawab Anggota DPRD yang salah satunya sebagai lembaga yang mengawasi penggunaan anggaran.
“Mengalirnya dana dari Pemprov Sulsel ke Anggota DPRD adalah kekeliruan dan tidak sesuai dengan mekanisme penggunaan anggaran,” kata Peneliti Kopel Indonesia, Herman, Minggu, (6/6).
Sebab, kata dia, DPRD bukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mesti diberikan jatah dari Pemprov dalam hal penggunaan anggaran penanganan Covid-19.
“Ini terbukti dengan adanya temuan BPK, yang meminta setiap anggota wajib mengembalikan Rp100 juta dari 85 anggota DPRD Sulsel,” terang Herman.
“Ini juga menjadi penyebab turunnya penilaian dari WTP menjadi WDP dari BPK kepada Pemprov Sulsel,” tambah Herman.
Sementara ini Kopel mendorong kepada Komisi Pemberantasan Anti Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti temuan tersebut, “Kita mendesak kepada KPK untuk menindaklanjuti temuan tersebut,” pungkasnya.
Seperti diketahui, pada tahun 2020 lalu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) ketika itu NA masih menjabar, dengan mengalihkan anggaran hingga Rp 500 miliar untuk penanganan pandemi virus korona atau Covid-19. Tahap pertama Rp250 miliar dicairkan hingga Juni 2020.
Dari dana tahap pertama itu, DPRD Sulsel mendapat jatah Rp15 miliar. Jika dirata-ratakan untuk 85 anggota Dewan, setiap orang mengelola Rp 176 juta. (Alam)
Komentar