MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, saat menerima audiensi jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor Wali Kota Makassar, Rabu (15/7/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penguatan sinergi antara Pemkot Makassar dan BPS dalam memastikan pendataan ekonomi berjalan optimal serta menghasilkan data yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
Dalam audiensi itu, Aliyah Mustika Ilham didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Mohammad Roem.
Sementara rombongan BPS Kota Makassar dipimpin langsung Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, bersama jajaran tim Sensus Ekonomi 2026.
Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi sekaligus membangun kolaborasi dengan Pemerintah Kota Makassar dalam menyukseskan agenda nasional tersebut.
Ia mengapresiasi dukungan Pemkot Makassar yang selama ini telah membantu proses pendataan, khususnya melalui peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi kepada masyarakat dan pelaku usaha.
“Dukungan pemerintah daerah sangat penting agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar.
Hingga pertengahan Juli 2026, capaian pendataan di Kota Makassar telah mencapai 41,8 persen. Kami masih memiliki waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk menyelesaikan seluruh target,” ujar Abdul Hafid.
BPS berharap dukungan Pemkot Makassar terus diperkuat, termasuk melalui pemanfaatan berbagai media publikasi pemerintah seperti videotron dan billboard untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memberikan data secara akurat.
Dalam kesempatan tersebut, BPS juga menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
Penegasan ini menjadi penting karena masih terdapat sebagian pelaku usaha, terutama di kawasan perdagangan dan pusat niaga, yang masih ragu memberikan data secara lengkap karena khawatir berkaitan dengan aspek perpajakan.
BPS memastikan proses pendataan tidak berkaitan dengan pemeriksaan pajak. Selain itu, proses wawancara dengan responden rata-rata berlangsung sekitar 36 menit sesuai hasil uji coba instrumen pendataan yang telah dilakukan sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyambut baik audiensi BPS dan menilai koordinasi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurut Aliyah, data ekonomi yang akurat memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, khususnya dalam melihat perkembangan sektor usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia juga meminta agar informasi mengenai batas waktu pendataan dapat diteruskan kepada seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemkot Makassar agar turut mendukung kelancaran program nasional tersebut.
“Ini merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan semua pihak. Pemerintah Kota Makassar siap bersinergi, termasuk melalui pemanfaatan media publikasi pemerintah agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan optimal dan target pendataan dapat tercapai,” tegasnya.
Di akhir pertemuan, Pemkot Makassar dan BPS Kota Makassar sepakat memperkuat koordinasi secara berkelanjutan. Pemantauan progres pendataan akan terus dilakukan agar berbagai kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti bersama.
Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data ekonomi yang berkualitas untuk menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan pembangunan Kota Makassar yang lebih tepat sasaran.
Komentar