‘The King of Lip Service’ Dinilai Masih Terlalu Sopan, Ketua BEM STHI Jentera Beri Julukan ‘Jokowi Bapak Oligarki Indonesia’

Awal Febri
Awal Febri

Sabtu, 03 Juli 2021 17:51

Ketua BEM STHI Jentera Renie Aryandani (di tengah bawah), dalam diskusi virtual yang digelar oleh ICW pada minggu Jumat kemarin.
Ketua BEM STHI Jentera Renie Aryandani (di tengah bawah), dalam diskusi virtual yang digelar oleh ICW pada minggu Jumat kemarin.

TROTOAR.ID, JAKARTA – Dalam sebuah diskusi virtual yang digelar oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan tema “Jokowi The King of Lip Service: Omong Kosong Pemberantasan Korupsi & Penegakan HAM.” 

Hadir berbagai pembicara baik mahasiswa maupun akademisi. Salah satunya Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (BEM STHI) Jantera Renie Aryandani. Diketahui, Renie adalah seorang aktivis perempuan berdarah bugis Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.

Renie dengan enteng menyebut The King of Lip Service dari BEM Universitas Indonesia (UI) kepada Presiden Joko Widodo terlalu sopan untuk seorang ‘Bapak Oligark’

“Julukan The King of Lip Service terlalu sopan,” katanya dalam sebuah diskusi virtual yang tayang di akun YouTube ICW, Jumat 2 Juli 2021.

Ia menganggap bahwa Jokowi bekerja untuk oligarki bukan bekerja untuk rakyat. Buktinya, kata dia, rezim Jokowi komisi pemberantasan korupsi (KPK) berhasil digulingkan.

Pengabaian atas pelanggaran HAM, kata Renie, seperti penggusuran, perampasan lahan, hingga kerusuhan di Papua oleh Indonesia. “Presiden Jokowi melegalkan segala cara seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan digambarkan adil,” ungkapnya.

Renie bahkan menyebut Jokowi menjadi aktor pelanggar HAM itu sendiri semata-mata untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja. “Padahal terdapat penyelundupan hukum di dalam, untuk siapa, ya, untuk oligarki,” kata dia.

Renie mencontohkan bahwa gerakan mahasiswa dan kelompok lainnya dulu menentang Revisi Undang-undang KPK, bahkan sampai memakan korban jiwa. Namun, Jokowi tidak mendengarkan aspirasi masyarakat dan membiarkan Undang-undang KPK itu disahkan.

“Kalau Soekarno adalah Bapak Proklamator, Soeharto adalah Bapak Pembangunan, nggak salah ketika kami kasih julukan Presiden Jokowi sebagai Bapak Oligarki Indonesia,” tegas dia.

Dia menilai Presiden Jokowi punya kepentingan oligarki sehingga gerakan demokrasi dibungkam. 

Renie melihat peristiwa itu terjadi di berbagai sektor, seperti masyarakat adat, buruh, petani, mahasiswa, dan sebagainya. 

Bahkan ketika kelompok tersebut bersuara, seketika itu pula dibungkam dan dibentengi aparat keamanan TNI-Polri.

Renie menyebut, tidak sedikit pihak yang sudah mengingatkan Jokowi atas sejumlah kebijakan yang dinilai hanya menguntungkan oligarki. 

 Komentar

Berita Terbaru
Politik16 Juli 2026 16:46
Dari Batu Putih ke GOlkar Sulsel, IAS Menuju Kemenangan Tanpa Lawan
Makassar, Trotoar.id — Bakal calon Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), dijadwalkan mengembalikan formulir ...
Metro16 Juli 2026 02:45
Pangdam Hasanuddin Silaturahmi di Warkop, Rayakan 26 Tahun Pernikahan dengan Bernyanyi Bersama
MAKASSAR, Trotoar.id – Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai silaturahmi yang digelar Pangdam XIV/Hasanuddin, Bangun Nawoko, bersama masyaraka...
Metro15 Juli 2026 22:33
Aliyah Mustika Ilham Perkuat Dukungan Pemkot Makassar untuk Sensus Ekonomi 2026, Target Pendataan Dikebut
MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Hal tersebut disamp...
Parlemen15 Juli 2026 22:30
DPRD Sulsel dan Kanwil Ditjenpas Perkuat Sinergi, Dorong Sistem Pemasyarakatan Lebih Humanis
MAKASSAR, Trotoar.id— Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, A. Rachmatika Dewi bersama Wakil Ketua DPRD Sulsel Sufriadi Arif menerima audiensi Kepal...