TROTOAR.ID, BANTAENG – Mahasiswa Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar menggelar Diskusi Publik di Pelataran Balang Institut, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Rabu (15/7/2021) malam.
Diskusi Publik itu membahas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam Mendorong Inovasi Pelayanan Publik Memasuki Tahun Kedua Pandemi Covid-19.
Hadir dalam kegiatan itu Bupati Bantaeng Ilham Syah Azikin, dan Ketua DPRD Bantaeng, Hamsyah Ahmad sebagai narasumber. Turut hadir pula sejumlah kepala OPD maupun perwakilannya.
Selain itu, hadir juga Dosen Pembimbing KKL Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar Fajar, S Sos M Si dan Direktur Balang Institut Mahbub Ali Muhyar sebagai Penanggap dalam kegiatan itu.
Pada kesempatan itu Ilham Azikin, Bupati peraih penghargaan ketahanan pangan tingkat nasional itu mengatakan inovasi yang ada di daerah yang dipimpinnya tidak dipicu oleh adanya pandemi.
“Saya bersama teman – teman OPD dan jajarannya sejak awal sudah berkomitmen bahwa hari ini tentu sejauh mana organisasi itu mampu memberikan pelayanan yang maksimal,” kata dia.
Yang kedua, harus ada sesuatu selain menjadi motivasi bagi internal organisasi diharapkan yang akan diberikan kepada masyarakat membutuhkan magnet dimana pemerintah efektif memberikan pelayanan dan masyarakat merasakan kenyamanan mendapatkan pelayanan.
“Itu sudah sejak awal saya dorong. Bukan karena adanya pandemi. Saya juga dibantu penggiat sosial yang ada di Bantaeng merumuskan konsep inovasi sehingga sebelum pandemi kita pernah mendengar satu eselon IV tiga inovasi dan satu guru satu inovasi,” katanya.
Lebih daripada itu, dia juga memotivasi person di luar rangka struktural dalam organisasi untuk melahirkan sesuatu yang bisa digunakan dalam konteks pemberian pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan begini, masyarakat dapat berperan aktif dalam kerja – kerja pemerintah. Misalnya dalam inovasi administrasi kependudukan, kesehatan ibu dan anak dan ini akan menjadi magnet serta kesadaran bagi masyarakat dalam pelayanan,” ujarnya.
Dia juga memuji OPD yang ketika ruang – ruang inovasi dibuka berlomba – lomba menghadirkan inovasi. Namun kata dia, inovasi tidak dihadirkan hanya untuk dilombakan atau untuk mendapatkan reward dari pemerintah tingkat atas.
“Inovasi lahir dari orang – orang yang punya kreatifitas,” katanya.
Selain itu Bupati Bantaeng juga terus membuka ruang – ruang diskusi organisasi internal maupun eksternal. Juga diperlukan potret dari luar sebagai supporting system untuk menilai apakah inovasi tersebut bermanfaat bagi masyarakat atau tidak.
Sementara itu Ketua DPRD Bantaeng, Hamsyah Ahmad mengatakan, keberhasilan Bupati terlihat dari implementasi visi misi yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tapi tidak berarti inovasi itu tidak ada tolak ukurnya atas keberhasilan pemerintah.
“Alhamdulillah banyak inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kita. Kemarin baru – baru dari Menteri Koperasi, Bupati mendapat penghargaan lagi, itu adalah inovasi yang dilakukan,” kata dia.
Hamsyah mengatakan eksekutif dan legislatif harus bersinergi. Sama seperti kehadirannya dalam diskusi itu dengan Bupati Bantaeng. Dia juga berharap agar seluruh OPD ikut membantu Bupati berinovasi untuk masyarakat banyak.
“Pandemi bukan penghalang, kita bersama dengan masyarakat yang akan membantu memberikan masukan,” kata dia.
Hamsyah juga menambahkan, secara pribadi maupun kelembagaan berprinsip bahwa harga mati untuk diback up dalam penganggaran.
“Karena inovasi itu akan memberikan manfaat besar untuk masyarakat kita. Seperti yang tertuang dalam RPJMD pembagian modal usaha untuk kelompok kecil menengah. Ini yang menjadi inovasi dan ini yang menjadi visi misi pak Bupati jadi sudah sinkron dan sudah sejalan antara perencanaan pak Bupati dan yang telah dilaksanakan di lapangan. Kemudian pak Bupati juga mendapat penghargaan, artinya apa yang sudah dilakukan adalah perlakuan positif kepada masyarakat kita. Jadi tidak ada alasan tidak kita back up dalam penganggaran,” kata Hamsyah Ahmad. (**)
Komentar