Sah! DPRD Lutra Tetapkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020 Menjadi Perda

MUHAMMAD LUTFI
MUHAMMAD LUTFI

Rabu, 28 Juli 2021 23:25

DPRD Kabupaten Luwu Utara resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Luwu Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi sebuah Peraturan Daerah (Perda). 
DPRD Kabupaten Luwu Utara resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Luwu Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi sebuah Peraturan Daerah (Perda). 

Trotoar.id, Luwu Utara — DPRD Kabupaten Luwu Utara resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Luwu Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi sebuah Peraturan Daerah (Perda). 

Penetapan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Laporan Badan Anggaran, Penandatanganan Berita Acara Persetujuan dan Pendapat Akhir Bupati, Rabu (28/7/2021), di Ruang Rapat Paripurna DPRD.

Penandatanganan Berita Acara Persetujuan dilakukan Wakil Bupati (Wabup) Suaib Mansur yang hadir mewakili Bupati bersama Ketua DPRD Luwu Utara, Basir. 

Saat menyampaikan Pendapat Akhir Bupati, Wabup Suaib Mansur mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tujuh fraksi di DPRD yang telah menyatakan persetujuannya atas Ranperda beserta lampirannya untuk ditetapkan menjadi sebuah Perda.

“Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 adalah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kelima periode RPJMD 2016 – 2021 dan merupakan kewajiban konstitusi yang harus kami pertanggungjawabkan kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di daerah ini,” kata Suaib. 

Masih Suaib, Pertanggungjawaban APBD adalah bagian akuntabilitas sumberdaya yang dimiliki dalam rangka peningkatan pelayanan publik guna memenuhi prinsip transparansi anggaran dalam tata kelola pemerintahan,” papar dia.

Ia menambahkan, semua hal yang terkait dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dijabarkan ke dalam bentuk program dan kegiatan harus disajikan secara detail dan disampaikan ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggara negara atas amanah yang diberikan rakyat. 

“Proses Pertanggungjawaban APBD berlangsung dinamis dengan pendekatan pola kemitraan. Hal ini untuk mempertemukan persepsi, pandangan dan data yang menjadi rujukan dalam pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020,” jelas dia. 

Dia tak menampik, proses yang berlangsung selama pembahasan telah menyatukan persepsi antara Tim Anggaran Pemda dan Banggar DPRD, sehingga pembahasan berlangsung dengan baik. 

“Alhamdulillah, semuanya telah menyatukan persepsi antara Tim Anggaran Pemerintah dan Banggar DPRD, terutama yang terkait pertanyaan dan klarifikasi atas realisasi APBD serta isu-isu strategis lainnya yang berkembang di tengah masyarakat, utamanya penanganan COVID-19 dan penanganan pascabencana banjir bandang,” jelas Suaib.

Lebih jauh Suaib mengatakan, berbagai masukan dan saran yang dikemukakan anggota DPRD dan hal-hal yang berkembang selama proses pembahasan bersama anggota Banggar akan menjadi perhatian khusus untuk segera ditindaklanjuti. 

“Semua ini bermuara pada perbaikan dan mencari solusi terbaik, karena pada hakikatnya harapan tersebut juga menjadi harapan kami. Semoga apa yang kita kerjakan, manfaatnya dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya. Turut hadir Sekretaris Daerah, Armiadi, dan para Kepala Perangkat Daerah. 

Penulis : LH

 Komentar

Berita Terbaru
Daerah10 Desember 2023 21:59
Diserahkan Indah ke PMI Pusat, Masyarakat Luwu Utara Kirim Donasi untuk Palestina
Kepedulian masyarakat dunia atas genosida yang terjadi di Gaza, Palestina tak pernah berhenti. Tak terkecuali dari masyarakat Luwu Utara yang mengumpu...
Parlemen10 Desember 2023 20:13
Apiaty Amin Syam Tekankan Pentingnya Izin Pendirian Rumah Cost
Anggota DPRD Kota Makassar, Apiaty Amin Syam menekankan pentingnya ada izin dalam membangun rumah kost....
Metro10 Desember 2023 19:30
Komisi A DPRD Sulsel Belum Tentukan Jadwal Fit Untuk Calon Anggota KPID
Komisi A DPRD Sulawesi Selatan yang sebelumnya menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) pada 11...
Parlemen10 Desember 2023 19:08
Fatma Wahyudin Ingatkan Amsyarakat Ikut Berperan serta Dalam Pengelolaan Rumah Kos
Anggota DPRD Kota Makassar, Fatma Wahyuddin mengingatkan warga dan ikut berperan serta dalam fungsi dan aturan pengelolaan rumah kost yang ada di ling...