TROTOAR.ID, MAKASSAR – Sekretaris Dinas Sosial (Sekdinsos) Kota Makassar Asvira Anwar Kuba menjawab terkait kritikan yang melayang dari berbagai arah utamanya di para Anggota DPRD Makassar.
“Ini yang lagi kami benahi mohon doa dan dukungannya. Sabar, Insya Allah tahun ini perbaikan data akan dituntaskan,” kata dia saat dikonfirmasi. Sabtu 31 Juli 2021.
Hal ini ditanggapi keras oleh Anggota Komisi B DPRD Makassar Nurul Hidayat, menurutnya kejadian semacam ini sudah sering terjadi. Ia mencontohkan pada tahun 2020 lalu ada banyak sekali data ganda.
Baca Juga :
“Dari tahun kemarin (2020) kan sudah kelihatan kalau banyak sekali data ganda, pada saat penerimaan bansos. Karena Dinsos cuman mau menerima data dari PKH tidak mau ambil data dari RT/RW, maupun kelurahan,” ujarnya, Sabtu 31 Juli 2021.
Nurul terang-terangan menyebut bahwa data yang digunakan adalah data lama, “Data itu data lama yang mana ada yang sudah pindah, ada yang sudah meninggal dan dengan alasan lainnya,” terangnya.
Menurutnya, itulah yang menyebabkan pembagian Bansos menjadi tidak merata. Dan parahnya, RT/RW dan kelurahan yang jadi sasaran amukan warga.
“Jadinya pembagian bansos kemarin tidak merata, dan RT/RW, Kelurahan, menjadi sasaran amukan warga,” bebernya.
“Jadi jangan heran kalau ditemukan banyak penerima fiktif, karena kemungkinannya orang yang tidak berdomisili ataupun sudah meninggal digantikan oleh orang lain yang mereka inginkan untuk bagikan,” kata Politisi Partai Golkar ini.
Ia juga menyebut bahwa kejadian ini bukan hanya terjadi di Kelurahan Mangasa saja tetapi hampir merata di semua kelurahan.
“Coba aja dicek data Raskin yang lama juga menjadi patokan untuk mereka jadikan sasaran penerima bantuan,” tuturnya.
Lebih parahnya lagi, kata dia, bisa jadi data itu merupakan hasil Copas (Copy Paste) sehingga tak tepat sasaran.
Sementara itu Ketua Komisi D DPRD Makassar Wahab Tahir tanggapi banyaknya bantuan sosial yang diduga fiktif atau tidak tepat sasaran.
Politisi Partai Golkar itu meminta agar kasus ini segera ditindak agar menjadi efek jerah bagi yang lainnya.
“Harus segera ditindaki agar menjadi efek jerah bagi yang lain,” kata dia saat dimintai tanggapannya, Jumat 30 Juli 2021.
Terpisah, Wali Kota Makassar Danny Pomanto juga mengatakan bahwa ini akibat adanya oknum yang bermain untuk mengambil kesempatan.
Tetapi Wali Kota belum mengambil sikap soal hal tersebut lantaran bantuan itu adalah program dari Kementerian Sosial RI. Sehingga, kata dia, itu bukan wewenangnya.
“Itu saya terima laporan, ada satu kelurahan katanya penerima manfaatnya 500, itu 350 fiktif. Jadi saya perintahkan tidak usah campuri, karena itu ranahnya Kemensos,” ujarnya saat ditemui wartawan, Jumat (30/7/2021). – (alam)
Komentar