Trotoar.id, Makassar — Pemanggilan Ketua DPD I Golkar Sulsel Taufan Pawe ke DPP Golkar bukan tanpa sebab, pasalnya selama kurung waktu hampir setahun DPP mengamati banyaknya persoalan yang terjadi dalam kepengurusan Golkar Sulsel.
Bahkan Pemanggilan Ketua DPD I yang dilakukan oleh Koordinator Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi Muhidin atas Instruksi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto
Ahmad Doli Kurnia Tandjung dikonfirmasi hal tersebut, membenarkan jika pemanggilan terhadap Taufan Pawe atas instruksi Ketua umum yang melihat kondisi Golkar dilakukan Sulsel menimbulkan banyak kegaduhan yang mengakibatkan lambatnya konsolidasi organisasi dilakukan
“Ini perintah Ketua umum melalui Korwil Bappilu Wilayah Sulawesi untuk menjelaskan lambatnya konsolidasi dan belum di gelarnya orientasi kepengurusan, dan mampukan Golkar Sulsel menyelesaikan persoalan yang timbul,” Kata Ahmad Doli Kurnia
Mantan ketua umum KNPI, menyampaikan ada banyak persoalan yang diklarifikasi oleh DPP, termasuk adanya Faksi-faksi yang terbangun dan banyaknya kader potensial yang tidak diberdayakan dalam kepengurusan PG Sulsel
Bukan itu saja, Ketua Komisi II DPR RI ini juga menyampaikan lambatnya Pelaksanaan musda partai Golkar Kabupaten Kota di Sulsel, bahkan adanya tahapan proses fit and proper test yang dilakukan untuk calon Ketua DPD II Golkar.
“DPP meminta agar proses organisasi berjalan sesuai dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi, bukan berjalan di luar koridor yang telah ditentukan organisasi,” Ungkapannya.
Tidak disitu saja, mantan Aktivis HMI ini juga meminta kepada Taufan Pawe untuk menghilangkan faksi-faksi, yang berdampak akan menimbulkan perpecahan di internal partai Golkar
Apa lagi, kata Ahmad Doli berdasarkan amanat Rapimnas yang digelar belum lama ini, menekankan bulan Agustus adalah bulan konsolidasi organisasi hingga pada 31 Desember seluruh jaringan dan infrastruktur partai Golkar telah terbentuk hingga di tingkat TPS
“DPP tidak mau adanya kegaduhan dan kericuhan di musda, termasuk terbentuknya faksi-faksi yang jelas akan menimbulkan perpecahan di internal Golkar, apa lagi amanat Rapimnas struktur partai hingga di tingkat TPS harus terbentuk paling lambat 31 Desember, ” Pungkasnya
Komentar