Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Temui Plt Gubernur Sulsel, Ini yang Dibahas

Trotoar.id, Makassar — Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan terima kasih atas dukungan Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, dalam beberapa langkah program yang dilakukan BPJS ketenagakerjaan.

Hal itu diungkapkan saat melakukan audiensi dengan Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, di Rujab Wagub Sulsel, Kamis, 26 Agustus 2021. Turut hadir, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi Maluku, Arif Budiarto. Plt Gubernur Sulsel didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Andi Darmawan Bintang, dan Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, dr. Muhammad Ichsan Mustari.

“Kami mengucapkan terima kasih dukungan dari Bapak Plt Gubernur terhadap BP Jamsostek, baik dari dukungan pelaksanaan vaksinasi dan lainnya,” kata Anggoro.

Begitupun dukungan Pemprov Sulsel dalam mensosialisasikan instruksi Presiden No 2 Tahun 2021, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Kita ingin bersama-sama, semakin banyak masyarakat di Sulawesi Selatan yang terlindungi dengan jaminan sosial tenaga kerjanya. Karena dengan begitu, jika ada resiko bagi para pekerja di Sulawesi Selatan, tetap bisa sejahtera,” tuturnya.

Mereka juga berdiskusi mengenai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Kementrian Ketenagakerjaan. “Dengan adanya program BSU itu, menunjukkan peserta Jamsostek punya manfaat lain selain resiko-resiko. Kita juga berharap terus ada dukungan dalam mendorong kepesertaan BP Jamsostek,” ungkapnya.

Ditambahkan Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi Maluku Arif Budiarto, Pemprov Sulsel mengakomodir pegawai Non ASN di lingkup Pemprov Sulsel untuk jaminan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.

“Sementara dalam proses untuk tahap ini, ada sekitar 17 ribu pegawai Non ASN itu sudah dalam proses pendaftaran. Jadi, tahun 2022 sudah dianggarkan melalui APBD,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, terus mendorong perusahaan agar mendaftarkan pekerjanya dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami terus mendorong agar perusahaan memberikan jaminan bagi para pekerjanya, untuk mengurangi resiko-resiko selama bekerja,” ungkapnya.

Sebagai bentuk perhatiannya bagi 17 ribu pegawai non ASN di Pemprov Sulsel, Plt Gubernur Sulsel menganggarkan melalui APBD untuk mengcover kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. (*)