Tenggat Waktu Berakhir, DPP Keluarkan Sikap ke DPD I Golkar Sulsel

Trotoar.id, Makassar — Tenggat waktu yang diberikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar kepada DPD I Golkar Sulsel untuk menuntaskan Musyawarah Daerah telah telah berakhir hari ini 

Namun hingga saat ini, masih ada lima Daerah yang belum melaksanakan musyawarah daerah, kelimanya itu yakini Kota Parepare, Luwu Utara, Luwu Timur, Enrekang dan Kabupaten Barru 

Meski Batas waktu yang diberikan telah berakhir,  DPP belum bisa bersikap terhadap ketidakmampuan DPD I Golkar Sulsel melaksanakan apa yang menjadi instruksi DPP. 

Apa lagi diketahui selama ini tensi politik di internal partai Golkar di Sulsel cukup tinggi, hingga beberapa kader terpaksa harus menyegel kantor lantaran adanya dugaan tindakan pelanggaran Peraturan organisasi yang dilakukan DPD I Golkar Sulsel 

Seperti Pelaksanaan musda, dimana sejumlah pimpinan kecamatan diganti tanpa sebab, pergantian cuma berdasarkan pada masa bakti telah berakhir, namun pada pasal 151 PO 02 tahun 2020 tegas menyebutkan masa bakti dapat diperpanjang hingga berakhirnya musyawarah daerah digelar dan terpilihnya ketua DPD II hasil Musda. 

Seniornya partai Golkar Aldof CH Pakke menyebutkan, dalam berorganisasi dan berpartai ada aturan yang harus ditaati, tetapi tidak bagi DPD I, parahnya lagi, hal itu terkesan dibiarkan, sebab DPP belum bisa bersikap akan kondisi yang akan menggerus elektoral partai Golkar kedepannya 

“Bisa kita lihat beberapa daerah menolak proses musda yang bertentangan dengan Pasal 151 PO 02 tahun 2020, namun apa yang terjadi proses tersebut tetap berjalan dan DPP berdiam akan kondisi ini,” Kata Aldof 

Sementara Muhidin M Said Ketua Bidang pemenangan Pemilu  Wilayah Sulawesi, menyatakan sikap DPP akan diambil setelah DPD I memberikan laporan. 

“Kita tunggu laporannya dari dpd satu Golkar Sulsel, ” Katanya melalui pesan singkatnya  

Sebelumnya DPP memerintahkan kepada DPD I Golkar Sulsel untuk melaksanakan Musda paling lambat 14 hari, serta menghilangkan faksi-faksi dan mensolidkan kader partai Golkar dan menjalankan organisasi sesuai dengan AD/ART dan PO partai Golkar sebagai pedoman berorganisasi.