![Koordinator KOPEL Sulsel, Ahamd Tang, disapa Ocha'. Saat ia berada di Kantor KOPEL di Makassar, [Pribadi].](https://cdn.trotoar.id/imageresize/assets/media/upload/2021/03/20210313_000512.jpg&width=640&height=360)
MAKASSAR – Bukan main, pos anggaran untuk makan dan minum pegawai Pemerintah Kota Makassar saja perlu uang sebesar Rp20 miliar.
Hal itu membuat Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ terkejut.
Sekalipun seluruh pegawai makan dan minum setiap hari selama setahun, kata Danny, anggaran Rp20 M tak bakalan habis.
“Makanya saya bilang, memangnya ini birokrat makan makan saja kerjanya, kan tidak masuk akal, anggarannya ada sekitar Rp20 Miliar,” kata Danny beberapa waktu lalu.
Hal ini, kata Danny, membuktikan banyaknya kejanggalan dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.
Hal ini mendapat sorotan dari Koordinator Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Makassar. Menurutnya, belanja makan minum dan perjalanan dinas tersebut seharusnya diarahkan ke hal yang lebih wajib atau prioritas misalnya di sektor pendidikan kesehatan.
“Di situasi saat ini kan masih ada covid, mestinya anggaran tersebut di-refocusing diperuntukan untuk penanganan pandemi. Apalagi perjalanan dinas, saya kira ini sudah tidak ada, dan pertemuan-pertemuan itu sudah melalui daring kenapa ada lagi anggaran perjalanan dinas yang cukup besar,” kata Ahmad Tang kepada trotoar.id, Selasa (14/9).
Ahmad Tang juga mengatakan, dalam penyusunan perencanaan penganggaran DPRD dan Pemkot Makassar harus mengedepankan nilai-nilai keadilan. “Lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.
Ia menilai kalau Anggota DPRD Kota Makassar tak cermat saat melakukan pembahasan APBD.
Harusnya, kata Ahmad Tang, dewan sebagai wakil rakyat harus betul-betul menguliti dan melihat apakah APBD yang dibahas sudah mengakomodir atau berpihak kepada rakyat ataukah berpihak kepada pemerintah.
“DPRD jangan langsung main ketuk palu saja,” tegasnya.
Ia menambahkan, fungsi pengawasan dan budgeting harus dimanfaatkan semaksimal mungkin demi kepentingan rakyat.
Ia juga meminta agar DPRD Makassar mengevaluasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan melihat program yang dianggap boros untuk dialihkan pada kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat kota Makassar. (Al)
Komentar