Jakarta, trotoar.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tak ada demokrasi di tubuh TNI dan Polri.
Menurutnya, tidak ada yang namanya bawahan bisa merasa bebas dengan atasannya karena atas nama demokrasi.
“Berbicara masalah demokrasi tidak ada di tentara dan kepolisian, tidak ada,” tegasnya.
Jokowi mendorong terwujudnya kedisiplinan nasional sehingga ia meminta hal-hal yang berbau kedisiplinan kembali dikencangkan.
“Hal-hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional,” kata Jokowi.
Jokowi juga kembali menekankan kepada pimpinan TNI dan Polri untuk meningkatkan kedisiplinan akan hal-hal kecil.
Contohnya, kata dia, mengenai pembicaraan tidak setujunya kebijakan Ibu Kota Negara (IKN) di grup-grup Whatsapp.
Padahal, kebijakan mengenai IKN sudah diputuskan pemerintah dan mendapatkan persetujuan dari DPR RI.
“Hati-hati kalau seperti itu diperbolehkan dan diterus-teruskan, hati-hati. Misalnya, berbicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa, itu sudah diputuskan pemerintah dan sudah disetujui DPR,” kata Presiden.
“Kalau di dalam disiplin TNI/Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silahkan. Hati hati. Dimulai dari hal-hal kecil, nanti menjadi besar, kita jadi kehilangan kedisiplinan nasional. Karena disiplin TNI/Polri itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan,” tegasnya.
Komentar