Makassar, trotoar.id – Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin menggelar Simposium Nasional IX dan Internasional V Kelautan dan Perikanan dengan tema ‘Memajukan Sektor Kelautan dan Perikanan demi Mencapai
Sustainable Development Goals (SDGs) untuk Lingkungan Perairan dan Masyarakat yang Sehat’.
Simposium yang dilaksanakan secara Luring dan Daring dibuka Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc di aula Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas dan berlangsung selama 2 hari, Sabtu-Minggu, 4-5 Juni 2022. Turut hadir menyampaikan sambutan, Direktur AKUATROP Universitas Malaysia Terengganu (UMT), Prof. Dr. Mhd. Ikhwanuddin.
Rektor, Prof Jamaluddin Jompa dalam sambutannya menyebut simposium ke-9 yang digelar tersebut dimulai sejak dirinya masih menjadi Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan.
“Saya merasa bangga simposium ini bisa berlanjut, oleh karena bagaimanapun juga mengelola sumber daya kelautan perikanan ini sesuatu yang tidak mudah,” ungkapnya.
Kenapa tidak mudah, karena menurutnya kelautan perikanan itu tidak nampak atau kelihatan. Berbeda dengan budidaya, kelautan perikanan memerlukan sains teknologi informasi. Jika sains dan teknologi itu tidak dilakukan maka kebijakan pada sektor ini juga tidak bisa dilakukan dengan baik.
Untuk mengawal SDGs di sektor kelautan perikanan, Unhas harus memastikan kerjasama dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk bersama-sama menyatukan kemampuan sehingga pembangunan ini berkelanjutan secara ekologi dan optimum secara ekonomi untuk memastikan produktivitas terus meningkat.
“Tidak bisa secara ekologi saja kita kejar, tapi kita tidak dapat mengoptimalkan secara ekonomi,” beber Jamaluddin yang dilantik sebagai rektor dua bulan yang lalu.
Setelah sesi pembukaan, acara dilanjutkan dengan presentasi dari panelis yaitu, Menteri Kelautan Perikanan yang diwakili oleh Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan Perikanan, Dr. I Nyoman Radiarta, Bupati Bulukumba Muchtar Ali Yusuf dan Bupati Pangkep yang diwakili oleh Kepala Dinas Perikanan Pangkep, Kusmati.
Dalam pengantarnya I Nyoman menyebutkan arah kebijakan KKP sebagai program terobosan ada tiga, yaitu pertama, Perikanan Tangkap Terukur, kedua, Budidaya untuk Peningkatan Ekspor, dan ketiga Kampung Budidaya berbasis Kearifan Lokal.
“Ketiga arah kebijakan ini bertujuan atau bermuara pada sumber daya kelautan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan,” ungkapnya via Zoom.
Dikatakan kebijakan penangkapan ikan terukur harus mempertimbangkan ekologi dan ekonomi, dimana mencakup kesehatan laut, lapangan pekerjaan, ekonomi nasional, kesejahteraan masyarakat dan peluang investasi.
Sementara itu, Bupati Bulukumba Muchtar Ali Yusuf dalam pemaparannya menyebutkan salah satu isu strategis daerah adalah mendorong kontribusi sektor pertanian, perikanan, perindustrian, dan perdagangan dalam membangkitkan perekonomian daerah.
Saat ini, kata Andi Utta sapaan akrab Bupati Bulukumba, kontribusi sektor pertanian kehutanan dan perikanan terhadap perekonomian daerah atau PDRB sebesar 36,86 persen.
“Sementara khusus untuk sektor perikanan menyumbang kontribusi sebesar 11,94 persen dari total PDRB,” bebernya.
Berdasarkan potensi tersebut, Andi Utta mengaku akan lebih memaksimalkan potensi perikanan dan peningkatan produktivitas perikanan tangkap yang nilai produksinya saat ini Rp1,3 triliun.
Untuk itu sejumlah program prioritas dilaksanakan oleh pemerintah daerah, seperti Gerakan 1000 Rumpon, Penyediaan Kolam Labuh, Pembangunan Sentra Pelelangan Ikan, dan Budidaya Rumput Laut dengan sistem keramba.
Rumpon, lanjutnya bukan alat tangkap, tapi sebagai tempat makan ikan dengan adanya plankton. Karena perairan Bulukumba khususnya laut dalam minim terumbu karang, maka rumpon menjadi solusi untuk menjadi lokasi bermain ikan.
“Jadi nelayan itu tidak lagi pergi mencari ikan, tapi melaut untuk menangkap ikan di lokasi ada rumponnya,” bebernya.
Lebih lanjut dikatakan 1 unit rumpon dapat menghasilkan produksi ikan rata-rata 40 ton per bulan yang biasanya diambil empat kali dalam sebulan.
Selain membahas rumpon, Andi Utta yang juga praktisi di sektor kelautan perikanan ini membahas kondisi nelayan di Indonesia secara umum.
Menurutnya, salah satu kendala produktivitas nelayan terbatas oleh karena kurangnya dukungan permodalan dari pihak perbankan.
“Berbeda di sektor pertanian, sarana usaha perikanan tidak bisa dijadikan jaminan bank,” ungkap Andi Utta membandingkan keberpihakan permodalan bank di negara lain kepada nelayannya.
Selain puluhan peserta yang hadir dalam aula, simposium ini juga diikuti oleh 183 peserta secara Daring. (*)
Komentar