DPRD Makassar

Nurul Hidayat Atensi Manajemen Persampahan di Kota Makassar

Suriadi
Suriadi

Minggu, 05 Juni 2022 19:07

Nurul Hidayat, Anggota DPRD Makassar dari Fraksi Partai Golkar.
Nurul Hidayat, Anggota DPRD Makassar dari Fraksi Partai Golkar.

Makassar, trotoar.id – Ciri khas sebuah kota metropolitan yakni adanya masalah sampah, termasuk Makassar. Sebab, masyarakat menganut pola konsumsi serba instan. Namun, harus ada smart management dari pemerintah atasi persoalan sampah.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kota Makassar, Nurul Hidayat saat menemui konstituen dalam rangka sosialisasi peraturan daerah (perda) nomor 4 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, di Hotel Khas Makassar, Minggu (5/6/2022).

“Dalam mengelola sampah, pemerintah dituntut smart. Yakni smart manajemen agar ke depan tidak terjadi masalah,” ujar Nurul Hidayat.

Baca Juga  DPRD Makassar Minta Data Penerima BLT Diperbaiki

Sementara, kata Politisi Golkar itu, legislatif bertugas membuat regulasi agar manajemen sampah bisa menjadi pedoman seluruh warga Makassar. Sebab, jika tidak demikian persoalan sampah ini akan menjadi momok.

“Perda ini jelas, mulai hak dan kewajiban sampai pemberian sanksi bagi masyarakat yang abai,” tukasnya.

Berdasarkan Perda tentang Pengelolaan Sampah, dia menjelaskan, ada beberapa jenis sampah. Diantaranya, sampah rumah tangga. Sumber sampah ini menjadi penting untuk dikelola sebelum dikirim ke TPA.

Baca Juga  DPRD Wajo Belajar ke DPRD Makassar soal Pembenahan Sistem Pendidikan

“Nah, sampah rumah tangga ada jenisnya lagi. Ada sampah basah dan kering, ini semua harus diolah terlebih dahulu agar TPA kita tidak cepat penuh,” paparnya.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, Saharuddin Ridwan mengatakan, perda tentang pengelolaan sampah termasuk regulasi lama. Namun, yang menjadi perhatian adalah implementasi warga terhadap aturan ini.

“Pasal sanksi, denda dan lainnya ditempatkan paling belakang dalam perda. Kenapa? Pemerintah ingin warga tahu hak dan kewajiban sebelum diberi denda,” ujar Saharuddin Ridwan.

Direktur Yayasan Peduli Negeri itu mengungkapkan pemerintah wajib memfasilitasi warga mengenai pengelolaan sampah. Hal itu diatur dalam undang-undang nomor 18 tahun 2008. Sehingga, perda nomor 4 tahun 2011 menyebut masalah sampah tanggung jawab bersama.

Baca Juga  Haris Pratama Anggap Wacana Persatuan Tidak Relevan, Idrus Marham: Karena KNPI Itu Cuma Satu!

“Saya pernah ajak pak walikota tinjau TPA. Saya bilang pemerintah jangan urusi TPA karena pada akhirnya akan penuh. Masalah sampah sesungguhnya ada di rumah tangga, nah disini harusnya dimulai pengelolaan dari sumber yakni memilah sampah dari rumah sebelum dibuang ke TPA,” paparnya. (*) 

Penulis : Alam

 Komentar

Berita Terbaru
Politik14 November 2026 18:55
Berburu Diskresi Bahlil, Tiket Pencalonan atau Jaminan Kursi Ketua Golkar?
MAKASSAR, TROTOAR.ID  — Perebutan kursi Ketua DPD Partai Golkar di sejumlah daerah tidak hanya berlangsung melalui konsolidasi dukungan dan lobi po...
Politik14 November 2026 17:52
Lima Kandidat Kantongi Diskresi DPP, Peta Persaingan Musda Golkar Sulsel Berubah
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Peta persaingan menuju kursi Ketua DPD II Partai Golkar di lima kabupaten di Sulawesi Selatan mulai menemukan arah baru.  De...
Politik13 November 2026 21:02
Megawati Kantongi Diskresi Bahlil, Dukungan Pemilik Suara Jadi Penentu Musda Golkar Lutra
LUWU UTARA, TROTOAR.ID — Persaingan memperebutkan kursi Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Luwu Utara mulai memperlihatkan dinamika.  Megawati Ja...
Metro13 November 2026 19:09
Andi Sudirman-Gusnar Ismail Sepakat Perkuat Pasokan Pangan dan Kendalikan Inflasi
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Sulawesi Selatan dan Gorontalo memperkuat kerja sama perdagangan antardaerah dengan membidik komoditas cabai dan bawang merah...