DPRD Makassar

Anggota DPRD Makassar Ini Ingin Kawasan Kumuh Bisa Diminimalisir

ANTI CIBOL
ANTI CIBOL

Senin, 20 Juni 2022 16:59

Anggota DPRD Makassar Ini Ingin Kawasan Kumuh Bisa Diminimalisir

Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo menginginkan agar kawasan kumuh bisa diminimalisir. Olehnya, peran RT/RW dinilai penting untuk memberikan edukasi ke warga soal entaskan kawasan kumuh.

Hal itu dia sampaikan saat menggelar sosialisasi peraturan daerah (Perda) nomor 3 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, di Hotel Travellers, Senin (20/6/2022).

Hasanuddin Leo tidak ingin Makassar menjadi terkenal dengan kawasan kumuh. Sehingga, dirinya mengingatkan peran serta masyarakat terutama para ketua RT dan RW memberikan edukasi soal pencegahan kawasan kumuh.

Baca Juga  Sosialisasi Perda Bantuan Hukum, Syaharuddin Said: Untuk Keadilan

“Biar bagaimana bagusnya rumah tapi tidak tertib seperti memasang jemuran depan rumah. Makanya, penting peran RT dan RW edukasi warga soal pencegahan kawasan kumuh,” jelas Hasanuddin Leo.

Tak hanya soal jemuran, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyampaikan, masyarakat juga perlu diatur persoalan limbah. Warga harus mengelola sampah sebelum dibuang oleh petugas persampahan.

“Limbah rumah tangga juga saya kira masih perlu penguatan. Jangan sampai dibuang sembarangan tempat,” paparnya.

Baca Juga  Serap Aspirasi Supratman Temui Warga Pannara

Dia berharap sosialisasi perda yang dilaksanakan bermanfaat untuk peserta dan masyarakat secara umum. Sehingga, Makassar dahulu yang dikenal kumuh bisa menjadi daerah bersih bahkan kualitas kawasan meningkat.

“Kita harap perda ini bisa tersosialisasi dengan baik. Minimal, implementasinya dari diri sendiri lalu kemudian tersampaikan ke keluarga dan lingkungan yang ada disekitar kita” tukasnya.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, Imbang mengatakan, sosialisasi perda soal kawasan kumuh sangat penting. Terutama, mengajak masyarakat menjaga lingkungan agar tidak kumuh.

“Berdasarkan SK Walikota, kawasan kumuh 2015 ada sekitar 620 hektar sekian dan sampai 2019 turun sekitar 350 hektar. Peran masyarakat terutama RT dan RW sangat dibutuhkan untuk mengentaskan kawasan kumuh ini,” beber Imbang.

Baca Juga  Menangkan Adik SYL di Pilgub, PD Bagun Jaringan Desa

Hingga saat ini, kata dia, kawasan kumuh di Kota Makassar masih ada sekira 40 persen belum tertangani. Itu masih berdasarkan SK Walikota.

“Sementara di luar SK masih banyak. Nah, khusus di kawasan Kecamatan Mariso hanya ada di Kampung Buyang dan itu berkat Hasanuddin Leo,” tukasnya. (*)

Penulis : Alam

 Komentar

Berita Terbaru
Politik06 November 2026 22:26
Ribuan Massa Padati Harlah ke-15 NasDem di Sidrap, 212 Kader Penggerak Resmi Dilantik
SIDRAP, TROTOAR.ID — Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-15 Partai NasDem di Sulawesi Selatan menjadi momentum konsolidasi kekuatan politik partai hin...
Metro06 November 2026 21:02
IPM Sulsel 2026 Tembus 76,66, Bone Catat Pertumbuhan Tertinggi
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Kualitas pembangunan manusia di Sulawesi Selatan menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pemban...
Politik06 November 2026 16:39
IAS Minta Pengurus Golkar Sulsel Melek Media dan Digital, Jangan Gagap Zaman
JAKARTA, TROTOAR.ID — Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), meminta seluruh jajaran pengurus dan kader Golkar di...
Daerah06 November 2026 15:36
Langkah Sidrap Membangun Kesejahteraan Berbuah Anugerah Cita Negeri 2026
JAKARTA, TROTOAR.ID — Upaya Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas kesehatan, da...