Trotoar.id, Makassar – Perpecahan di tubuh Partai Golkar Sulsel tidak lepas dari leadership sosok pemimpin yang tidak mampu merangkul dan mengakomodasi seluruh kepentingan kelompok yang golkar
Apa lagi Golkar Sulsel saat ini dalam menjalankan roda organisasi tidak mengacu pada aturan main yang diatur dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi
Hingga mendorong Ketua Harian Golkar Sulsel Kadir Halid menyerahkan memo kepada DPD I Golkar Sulsel.
Memo yang berisikan soal dinamika internal Partai Golkar yang akan berdampak pada menurunnya soliditas dan solidaritas kader dan antar pengurus yang mengarah pada perpecahan.
Hal itu diakibatkan adanya berbagai keputusan yang dikeluarkan mengatasnamakan Partai Golkar Sulawesi selatan tidak melalui mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana yang diatur dalam AD/ART serta Juklak Partai Golkar.
Tidak Itu saja rapat-rapat yang dilakukan oleh Pengurus DPD I Partai Golkar Sulawesi selatan, hanya melibatkan sebagian kecil dari 175 orang Jumlah pengurus (Rapat Terbatas), dimana rapat terbatas tersebut sama sekali tidak diatur dalam AD/ART serta JUKLAK Partai
Golkar dalam pengambilan keputusan organisasi sejak terbentuknya kepengurusan DPD I Partai Golkar Sulsel terhitung November 2020, hingga bulan Juni 2022 ini, DPD Partai Golkar Sulawesi selatan belum pernah
melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) sehingga pengurus sama sekali tidak memiliki dasar, panduan dan pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hingga hal tersebut akan berdampak pada arah dan tujuan kepengurusan yang tidak jelas.
Tidak itu saja, DPD I Partai Golkar belum pernah secara langsung melakukan konsolidasi kepengurusan, baik yang sifatnya konsolidasi, maupun pengambilan keputusan strategis dalam Partai.
Hal itu menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam tubuh kepengurusan, dimana pelibatan pengurus dalam pelaksanaan agenda partai hanya diputuskan dan dilakukan oleh segelintir orang saja.
“Jika kondisi ini di pertahankan terus-menerus, maka organisasi dapat mengalami perpecahan, dan sangat sulit untuk melakukan konsolidasi pemenangan, Pemilu dan Pilpres, ” Tulisnya
Atas kondisi dan realita di atas mengingat agenda pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif, tahun 2024 sudah semakin dekat, maka demi menjaga soliditas dan solidaritas Partai Golkar Sulawesi selatan sebagaimana amanah Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Airlangga.
Dalam memo tersebut Ketua Harian Golkar Kadir Halid meminta kepada Ketua OPD I Partai Golkar agar melibatkan seluruh pengurus dalam rapat-rapat pengambilan keputusan sebagaimana tugas dan tanggung jawab pengurus yang diatur dalam AD/ART JUKLAT dan PO Partai Golkar.
Sertaa meminta agar kiranya Ketua DPD I Golkar Sulsel untuk segera melakukan rapat konsolidasi organisasi until membangun soliditas dan solidaritas kader maupun pengurus Partai Golkar Sulsel.
Dan mendesak Ketua DPD I u tuk saegera melaksanakan rapat Pleno Pengurus membahas dan menetapkan agenda strategi partai seperti Rapat kerja daerah (Rakerda) Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) menyusun tata kerja dan menyusun dan menetapkan strategi pemenangan pemilu dan pilpres 2024, serta melakukan pembagian tugas pemenangan pemilu 2024
Memo juga dihembuskan ke DPP, Ketua Bidang kepartaian DPP Golkar, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, ketua PP wilayah Sulawesi Bappilu dan BSN DPP Golkar serta ketua Golkar Sulsel.
Komentar