Trotoar.id, Makassar – Wakil ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif menyikapi soal sikap Gubernur Sulsel dalam rapat bersama dengan Komisi VII DPR RI yang menolak perpanjangan masa Kontrak karya PT Vale.
Menurutnya Sikap Gubernur merupakan sikap Pemerintah Sulawesi Selatan, namun harus didasari data yang kuat dan kajian yang mendalam, apakah perpanjangan kontrak karya PT vale layak dilanjutkan atau tidak
“Itu kan pernyataan gubernur, sah-sah saja, namun perlu ada kajian yang harus kita lakukan terkait perpanjangan masa kontrak karya PT Vale,” Ungkap Syaharuddin Alrif, Senin 12 September 2022
Persoalan perpanjangan kontrak karya PT Vale, Lanjut Politisi Partai Nasdem bukan domain dari pemerintah provinsi, melainkan domain tersebut ada di pemerintah pusat, namun kita perlu melihat dampak sosial ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkan selama Vale beroperasi
Lanjut Syahar, apa yang disampaikan Gubernur Sulsel harus berdasar pada Data, khususnya apakah selama ini keberadaan PT Vale merugikan masyarakat di wilayah operasi tambang atau justru sebaliknya
“Perlu ada kajian secara mendalam, khususnya dampak positif dan negatif dari sektor ekonomi dan sosial dan lingkungan yang ditimbulkan selama PT Vale beroperasi, jika memberikan dampak positif kita berbesar hati, Kalau tidak ada dampak positifnya mari kita sama-sama menolaknya,” Ungkap Syahar
Termasuk apakah nantinya jika PT Vale angkat Kaki Perusahaan yang menggantikan akan bisa lebih baik dari dari PT Vale, atau justru sebaliknya, ini yang harus didalami secara mendalam agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
Hal senada juga disampaikan oleh, Wakil ketua Komisi D DPRD Sulsel, Jhon Rende Mangontang menilai persoalan perpanjangan kontrak karya harus dilakukan secara mendalam, dari beberapa aspek termasuk aspek sosial, ekonomi, dan Lingkungan.
“Kita harus melakukan kajian soal aspek yang ditimbulkan selama PT Vale beroperasi, apakah dari aspek Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Memberikan dampak positif bagi masyarakat dan Sulsel pada Khususnya, baru kita membahas soal sepakat tidaknya perpanjangan kontrak karya PT Vale,” ucapnya
Termasuk juga melihat aspek lain yang menjadi dasar pemerintah menolak perpanjangan kontrak karya PT Vale, apakah perusahaan yang menggantikan Vale nantinya akan lebih baik dari Vale.
“Kita haru kaji bersama-sama beberapa aspek, termasuk aspek sosial ekonomi dan lingkungan apakah, apakah selama ini Sulsel dirugikan atau justru diuntungkan, kalau menguntungkan kita harus duduk bersama membahas melakukan evaluasi, kalaupun tidak, mari kita sama sama meneriakkan penolakan perpanjangan kontrak karya yang akan berakhir pada tahun 2025 mendatang,” ucapnya
Komentar