MAKASSAR, TROTOAR.ID — Wali Kota Makassar, ^{Munafri Arifuddin}, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh jajaran camat dan lurah agar bergerak lebih masif dalam membenahi kebersihan lingkungan.

Ia mengingatkan, persoalan sampah dan kebersihan kota tidak boleh hanya menjadi perhatian ketika penilaian Adipura sudah di depan mata.

Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan, kebersihan harus menjadi budaya dan tanggung jawab bersama, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, kelurahan hingga lingkungan terkecil RT/RW.

Penegasan itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi dan Arahan Penilaian Program Adipura Kota Makassar Tahun 2026 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Rabu (11/11/2026) sore.

Hadir dalam rapat tersebut Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa, jajaran asisten, staf ahli, kepala SKPD, serta para sekretaris camat yang mewakili camat.

Appi menilai, perubahan mekanisme penilaian Adipura menuntut kesiapan dan kesamaan langkah seluruh perangkat daerah.

Karena itu, setiap OPD hingga jajaran pemerintahan di tingkat wilayah harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.

“Ini satu hal yang harus kita kerjakan secara bersama-sama. Seluruh elemen harus bekerja dan mengetahui porsi masing-masing, karena kita berbicara tentang penilaian Adipura yang sistem penilaiannya sudah berbeda,” tegasnya.

Namun, Appi mengingatkan, orientasi pemerintah tidak boleh semata-mata mengejar penghargaan. Menurutnya, pola kerja yang baru bergerak ketika penilaian Adipura mendekat justru harus ditinggalkan.

Salah satu gagasan yang didorong adalah menggelar kompetisi kebersihan antarl ingkungan RT/RW. Melalui kompetisi tersebut, setiap wilayah diharapkan memiliki motivasi sekaligus tanggung jawab untuk menjaga kebersihan secara konsisten.

“Saya ingin kebersihan itu mulai dari RT/RW. Kita buat pertandingan atau kompetisi di tingkat RT/RW. Tujuannya supaya ini terjaga, ada kontinuitas yang kita bangun,” katanya.

Ia berharap, dengan membangun kebiasaan tersebut, Makassar tidak lagi harus melakukan gerakan kebersihan secara mendadak ketika tim penilai Adipura datang.

“Jadi, ketika ada penilaian Adipura, kita tidak perlu panik karena kebiasaan bersih itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari,” sambungnya.

Appi juga meminta camat dan lurah tidak sekadar menjalankan fungsi administratif maupun pengawasan. Mereka harus turun langsung memastikan kondisi kebersihan di wilayah masing-masing.

Termasuk para sekretaris camat yang hadir dalam rapat tersebut, diminta mengambil peran aktif menggerakkan seluruh perangkat pemerintahan hingga tingkat kelurahan dan lingkungan.

Ia mengakui, tingginya aktivitas perdagangan membuat pasar menjadi salah satu kawasan dengan produksi sampah yang besar. Namun, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan lingkungan pasar kotor dan tidak tertata.

“Pasar memang tempat yang banyak aktivitas dan menghasilkan sampah. Tetapi, itulah tugas kita. Pasar juga harus bisa bersih dan ditata dengan baik,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut, Appi turut memaparkan sejumlah komponen yang menjadi perhatian dalam penilaian Adipura. Di antaranya, tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan bobot 17,33 persen, kawasan permukiman 12 persen, pasar 8 persen, pertokoan 3,2 persen, dan perkantoran 2,12 persen.

Salah satu pekerjaan besar yang kini menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar adalah pembenahan TPA Tamangapa di Kecamatan Manggala.

Pemkot Makassar secara bertahap melakukan perbaikan sistem pengelolaan sampah dengan mengalihkan pola pembuangan terbuka atau open dumping menuju sistem penimbunan berlapis atau sanitary landfill.

Pembenahan tersebut meliputi penataan dan pemadatan timbunan sampah, penutupan menggunakan tanah urug dan bioplastik, serta penerapan penutupan harian, penutupan antara, dan penutupan akhir pada zona yang telah penuh.

Selain itu, rehabilitasi kolam penampungan air lindi serta perbaikan saluran drainase dan akses jalan juga dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Appi menyebut, pembenahan TPA yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama mulai menunjukkan perkembangan. Karena itu, pemerintah kini harus memperluas perhatian pada kawasan permukiman, pasar, pertokoan, perkantoran, drainase, hingga fasilitas umum.

Namun, setelah berhasil keluar dari sanksi tersebut, ia meminta seluruh jajaran tidak cepat berpuas diri.

“Tahun lalu jangankan mendapatkan sertifikat, kita justru mendapatkan sanksi administrasi,” ungkapnya.

“Alhamdulillah, kita sudah bisa keluar dari sanksi itu. Kalau sudah bisa keluar, tanggung-tanggung sekalian, kita berupaya mendapatkan pialanya. Kita ingin menunjukkan bahwa Makassar bisa berbenah,” tambah politisi Partai Demokrat tersebut.

Menurut Appi, target meraih Piala Adipura 2026 harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola persampahan dan membangun kesadaran kolektif masyarakat.

Ia menegaskan, keberhasilan menjaga kebersihan kota tidak cukup diukur dari kesiapan menghadapi tim penilai, tetapi dari konsistensi pemerintah dan masyarakat merawat lingkungan setiap hari.

Karena itu, ia meminta seluruh OPD, camat, lurah, Perumda Pasar, hingga masyarakat bergerak dalam satu irama.

Bagi Appi, Adipura bukan sekadar penghargaan yang diperebutkan pemerintah daerah, melainkan momentum untuk membuktikan bahwa Makassar mampu menjadi kota yang bersih, sehat, dan tertata secara berkelanjutan.

“Ini tanggung jawab kita bersama. Pemerintah tidak akan bisa mendapatkan ini kalau hanya bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi seluruh elemen untuk memastikan kebersihan kota ini menjadi pekerjaan yang kita lakukan setiap hari,” tutupnya. (*)