Serahkan Dokumen Aspirasi Penolakan Kenaikan Harga BBM, Ketua DPRD Sulsel Dikawal 15 Staf

Trotoar.id, Jakarta – Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari didampingi 10 orang anggota Dewan dan 17 Perwakilan Aliansi Mahasiswa dan Organisasi kemasyarakatan, serta 15 orang staf DPRD Sulsel Menyerahkan dokumen aspirasi penolakan kenaikan harga BBM ke Komisi VII DPR RI. 

Dokumen aspirasi penolakan kenaikan Harga BBM yang disampaikan di gedung DPRD Sulsel dijadikan satu bundel dan diserahkan langsung Ketua DPRD Sulsel ke Wakil komisi VII A di Ridwan Wittiri

Rombongan DPRD Sulsel ini diterima langsung oleh anggota DPR RI daerah pemilihan Sulsel, Andi Ridwan Wittiri, Amir Uskara, Aliyah Mustika Ilham dan Andi Yuliani Paris.

Ketua DPRD Sulsel Andi Ina mengatakan, tujuan dari pertemuan ini, agar dapat membawa harapan-harapan dari masyarakat Sulawesi Selatan yang dibawa dapat di teruskan kepada pemerintah pusat, dan dapat terealisasikan.

“Hari ini kami bersama Teman- teman anggota dan juga Beberapa elemen dari masyarakat Sulawesi Selatan adik-adik mahasiswa dan  aliansi aliansi lainnya kami datang ke DPR RI untuk menyampaikan aspirasi aspirasi masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan,” ungkap Andi Ina.

“Tentu kami juga berterima kasih kepada teman-teman para anggota DPR RI  dari Dapil Sulawesi Selatan yang juga tersusun dari Komisi 7 bapak Andi Ridwan Witir dan tentunya Ibu Andi Yuliana Paris dan Komisi 11 Bapak Amir uskara dan ibu Aliyah mustika ilham dari komisi 9 yang telah menyediakan waktu untuk menerima Kami,” pungkasnya.

Pihaknya di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kata dia, sifatnya hanya mengawal karena kebijakan ada ditangan pemerintah pusat.

“Hari ini kita datang ke DPR RI untuk kemudian Bagaimana teman-teman di DPR RI ini juga melanjutkan apa yang menjadi inspirasi semuanya dari masyarakat Sulawesi Selatan, Terimakasih,” tutupnya.

Anggota DPRD Sulsel, Husmarudin mengatakan, kunjungan ini yang mendampingi aliansi merupakan bentuk keseriusan dari lembaga DPRD Sulsel dalam menyalurkan aspirasi.

Sementara itu, salah satu perwakilan Mahasiswa dari HMI, mengungkapkan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM di kala kondisi ekonomi yang merokok sangat tidak tepat 

“Kami rasa kebijaka pemerintah menaikkan harga BBM di kala kondisi ekonomi lagi merosot sebuah penghianatan kepada rakyat, sehingga kami di sini meminta kepada DPR RI dan pemerintah pusat untuk membatalkan kenaika  harga BBM, ” Kata Ardiyansah 

perwakilan KSPSI dalam pertemuan itu menuntut pencabutan UU 11 tentang cipta kerja omnibus law dan menyikapi kenqikan harga BBM.

“Kenaikan BBM itu sangat memberatkan para buruh, karena sudah ada uu cipta kerja ini ditambah dengan kenaikan BBM tentu semakin memberatkan kami para buruh,” tutupnya.(**)