Trotoar.id, Makassar – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar Helmy Budiman mengungkapkan, belanja Pemkot Makassar baru di angka 5 persen.
Adapun total belanja di tahun 2023 sebanyak Rp5,6 triliun. Untuk itu, Helmy mewarning semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat belanja di tahun 2023.
“Kita minta (anggaran) dibelanjakan segara realiasi baru 5 persen, sangat disayangkan, ini miris,” ucap Helmy Budiman, Jumat (17/3/2023).
Realisasi lima persen sekarang ini bahkan hanya didominasi gaji.
Dengan begitu, APBD Pemkot hanya dirasakan pegawai, belum menyentuh masyarakat.
Ia mewanti-wanti agar OPD tidak hanya mementingkan belanja pegawai, dalam hal ini gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Lanjut Helmy, jika melihat rumus penggunaan anggaran untuk triwulan pertama, seharusnya sudah berada diangka 25 persen.
Artinya masih ada selisih 20 persen yang perlu digenjot oleh OPD sebelum memasuki triwulan II.
Helmy menegaskan, jika belanja terus ditahan otomatis tidak ada perputaran ekonomi di masyarakat.
Apa yang telah disepakati bersama DPRD Makassar terkait APBD harusnya digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat.
Jika tidak, itu akan berdampak pada pemangkasan anggaran saat APBD Perubahan.
“Seluruh SKPD teknis tolong dorong belanjanya segera, jangan takut-takut, yang penting tidak ada perbuatan niat jahat dan perbuatan melawan hukum,” tegasnya.
Helmy tak ingin kejadian yang sama di 2022 terulang kembali. Dimana realisasi dan serapan anggaran tahun lalu sangat memprihatikan.
Banyak program yang tidak berjalan sehingga menyebabkan nilai sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) sangat tinggi.
“Kita sudah melakukan perencanaan dengan baik, APBD disetujui DPRD tapi saat realiasi belanja sangat miris. Kami harap tahun ini tidak terjadi, anggaran kas yang sudah diatur besar di awal tahun bisa disupport SKPD,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Muh Dakhlan menilai, realisasi 5 persen ini masih terbilang rendah.
Bahkan bisa lebih buruk dari tahun lalu. Selama 2022, realisasi APBD Kota Makassar hanya 75 persen atau Rp3,5 triliun dari pagu Rp4,7 triliun.
“Ini tentunya harus menjadi perhatian kita semua khususnya para kepala OPD,” tuturnya.
Dengan realisasi belanja daerah yang masih minim, Dakhlan khawatir serapan anggaran Pemkot Makassar di 2023 akan jauh lebih parah dibandingkan 2022 lalu.
Apalagi Kota Makassar merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan serapan anggaran paling rendah secara nasional.
