Trotoar.id, Luwu Utara — Memegang predikat sebagai Kabupaten dengan Indeks SPBE tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan 2022, membuat Kabupaten Luwu Utara menjadi Lokasi Fokus Studi Tiru terkait penerapan SPBE oleh sejumlah instansi pemerintahan lain.
Salah satunya, oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku (P3E Suma) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dipimpin oleh Azri Rasul, Kepala Bagian Tata Usaha Sekjen P3E Suma, kedatangan rombongan ini diterima langsung oleh Kepala Diskominfo-SP Luwu Utara, Nursalim, di Command Center, Kantor Bupati Luwu Utara, Selasa (12/12/2023).
Selain menunjukkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diimplementasikan di Kabupaten Luwu Utara, Nursalim juga menemani rombongan Pusat Pengendalian Ekoregion ini untuk bertemu dengan Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, di ruang kerjanya.
Melalui pertemuan tersebut, Azri Rasul mengapresiasi Pemda Luwu Utara atas kepedulian dan perhatian yang tinggi serta konsisten terhadap penerapan SPBE.
“Luwu Utara ini indeks SPBE-nya tinggi karena serius dan concern dengan penerapan SPBE. Mulai dari pertama diterapkan sampai sekarang, selalu konsisten,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani mengatakan bahwa hal itu berkat dukungan dari seluruh perangkat daerah.
“Walaupun saya kuat, misalnya, kalau tidak disupport oleh teman-teman dinas dan lainnya, ini tidak akan berhasil,” ungkapnya.
Dikatakan Indah bahwa dalam menerapkan SPBE hal pertama yang penting untuk dilakukan adalah membangun ekosistem.
“Ekosistem harus dibuat. Sebab bila ekosistemnya tidak terbangun, sebagus apapun aplikasinya tidak akan berjalan,” sebut Indah.
Lebih lanjut, bupati perempuan pertama di Sulsel ini menambahkan bahwa konsistensi dalam menjalankan SPBE tersebut memang harus didorong secara paksa.
“Kalau dalam pemerintahan, selain membangun kultural, memanfaatkan pendekatan struktural itu juga cukup ampuh karena adanya jalur komando. Memang harus dipaksa yang begitu. Suka tidak suka kita akan masuk di era akselerasi teknologi itu. Kultur akan berubah terbentuk ke digitalisasi layanan,” terang Ketua Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Luwu Utara ini.
Tentu, lanjut Indah, akan banyak sekali yang berubah. Kultur budaya kerja, budaya pengelolaan kebijakan, termasuk kebijakan anggaran.
Untuk itu, Isteri Anggota DPR-RI, Muhammad Fauzi ini juga mengungkapkan bahwa saat ini Pemda tengah mendorong hadirnya MPP (Mall Pelayanan Publik) secara online di mana seluruh MPP dapat terintergrasi di dalamnya.
“Ini juga bagian untuk mengedukasi masyarakat menjadi smart people. Karena kita tidak bisa berbicara tentang smart city kalau komponen smart people-nya tidak terpenuhi. Karena sebaik apapun aplikasi layanan, kalau masyarakat tidak punya kemampuan mengaksesnya tidak ada gunanya,” jelas Indah.
Komentar