Trotoar.id, Luwu Utara — Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani kembali menyerahkan sertifikat tanah.
Kali ini 360 sertifikat di Desa Minanga Tallu Kecamatan Sukamaju diserahkan Indah bersama Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Luwu Utara, Sukirman, Camat Sumakaju, Andi Rachmat, dan unsur Forkopincam, Senin (15/1/2024).
“Sertifikat tanah ini selain untuk memberi legalitas atas tanah, juga untuk meminimalkan potensi konflik. Mungkin hari ini kita tidak ada masalah tapi di masa yang akan datang kita tidak tahu ada yang tiba-tiba mengakui tanah tersebut,” ucap Indah.
Kepada masyarakat penerima sertifikat, Indah menyampaikan terima kasih karena telah memudahkan pemerintah dalam menyukseskan program redistribusi tanah.
“Pemerintah berterima kasih mulai dari kecamatan, desa, hingga masyarakat. Karena walaupun program ini ada kalau bapak/ ibu tidak mendukung dengan data maka tidak akan terealisasi,” tutur bupati perempuan pertama di Sulsel ini.
Indah pun meminta masyarakat untuk menjaga dengan baik sertifikat tersebut.
“Pdf-kan untuk pengamanan aset. Fisiknya boleh dijadikan jaminan di perbankan sesuai kebutuhan tapi jangan untuk hal-hal konsumtif. Baiknya digunakan untuk anak sekolah ataupun modal usaha,” pinta bupati perempuan pertama di Sulsel ini.
Sementara itu Kakan BPN Luwu Utara, Sukirman menuturkan terima kasih atas dukungan Bupati Luwu Utara sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
“Kami mengucapkan terima kasih kepada ibu bupati sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria sekaligus Ketua Panitia Pertimbangan Landreform. Dukungan luar biasa dari ibu bupati yang intens komunikasi dengan kanwil dan pusat sehingga Luwu Utara menjadi kabupaten terbesar kedua yang mendapat program redis di Indonesia,” kata Sukirman.
“Kami berterima kasih juga kepada pemerintah desa karena usulan pak kades sehingga kami bisa memenuhi target 8.150 persil tanah di 2023 yang artinya terealisasi 100%,” jelas Sukirman.
Ia menyebutkan, untuk 2024 terdapat kuota 8.067 persil tanah yang terdiri dari redistribusi tanah, PTSL, dan lintas sektor. (Rn)
Komentar