Pemprov Sulsel: Dukungan Penuh Pj Gubernur pada Hari Bhakti Imigrasi Ke-74 dan Kebijakan Golden Visa

Trotoar.id, Palopo – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin, memimpin upacara Hari Bhakti Imigrasi Ke-74 Tingkat Provinsi Sulsel di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo.

Dalam kesempatan tersebut, Bahtiar menjadi Inspektur Upacara (Irup) dan menyampaikan amanat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tema “Transformasi Peran Keimigrasian Melalui Strategi Digitalisasi.”

Dalam amanatnya, Bahtiar menekankan peran penting Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mendukung agenda pembangunan nasional Indonesia.

Fokus utama adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, sejalan dengan fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

“Pengembangan inovasi dan implementasi kebijakan diharapkan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Bahtiar.

Seiring dengan dinamika global, Direktorat Jenderal Imigrasi terus melakukan inovasi dan penyederhanaan layanan yang adaptif.

Kemajuan tersebut terlihat dalam penerapan fasilitas perangkat autogate di beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sebagai respons terhadap kebutuhan percepatan layanan tanpa mengabaikan aspek keamanan.

Salah satu produk kebijakan yang akan segera diimplementasikan adalah Golden Visa. Kebijakan ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing ke Indonesia. Bahtiar Baharuddin secara tegas mendukung kebijakan ini sebagai langkah positif menuju Indonesia Emas 2045.

Setelah upacara, dalam syukuran di Aula Lapas, Bahtiar Baharuddin menekankan pentingnya reformasi hukum dan pemerintahan layanan publik yang tidak menghambat investasi atau kemajuan. Dukungan penuh diberikan pada penerapan kebijakan Golden Visa.

“Jadi saya kira kalau kebijakan ini kita lakukan mungkin membuka investasi di Indonesia. Termasuk idenya Pak Kanwil tadi, bagaimana kalau seluruh kabupaten/kota ada kantor imigrasi, itu akan keren banget,” ujarnya.

Bahtiar Baharuddin menyadari bahwa kehadiran imigrasi tidak hanya sebagai bentuk pengamanan, tetapi juga sebagai cara membuka isolasi daerah dari dunia internasional. Ia meyakini bahwa keberagaman dan interaksi dengan peradaban lain akan membawa dampak positif pada perkembangan daerah.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Liberti Sitinjak, menegaskan harapannya agar kehadiran Kementerian Hukum dan HAM di daerah dapat dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat di seluruh 24 kabupaten/kota.

“Inilah harapan kami sebagai perwakilan Menteri Hukum dan HAM, menjalin kerjasama dalam mendukung Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan,” tambah Liberti Sitinjak. (*)