Trotoar.id, Makassar – Firman Hamid Pagarra, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar, mendorong penyelesaian permasalahan administrasi catatan sipil di Kota Makassar dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di Hotel D’Maleo pada Jumat (16/02/2024).
Dalam pembukaan kegiatan tersebut, Firman menyatakan harapannya agar permasalahan administrasi pendudukan dapat terus diminimalisir melalui forum ini. Ia menekankan pentingnya berdiskusi dan berbagi pengetahuan, pengalaman, serta pemikiran faktual untuk menjawab berbagai permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil yang ada saat ini.
Tahun ini, pemerintah pusat telah menggenjot penyelesaian dokumen Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai pengganti KTP-EL. Firman mengungkapkan bahwa pemerintah pusat menargetkan implementasi digital ID akan selesai pada akhir Februari 2024, sehingga Kota Makassar harus mempersiapkan diri dengan baik.
“Dengan adanya digital ID, data kependudukan akan lebih terintegrasi dan akurat. Ini akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi pendudukan,” ujar Firman.
Firman juga menyoroti peran vital Dinas Dukcapil dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara serta memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari semua perangkat daerah sangatlah penting dalam memastikan sistem Dukcapil yang efektif, efisien, dan akurat.
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil, Hatim, menambahkan bahwa layanan pengurusan administrasi penduduk akan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat dengan lebih banyak urusan berkas kependudukan yang dialihkan ke kecamatan. Hatim juga menegaskan pentingnya peran kecamatan dan kelurahan dalam masalah pendataan kependudukan, karena data tersebut menjadi dasar penentuan kebijakan oleh pemerintah.
“Kami siap untuk bersinergi dan mengaplikasikan IKD sesuai arahan Wali Kota Makassar terkait digitalisasi,” kata Hatim.
Komentar