Trotoar.id, Makassar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
Ini merupakan kali kesembilan berturut-turut Pemkab Luwu berhasil meraih opini prestisius tersebut, yang menandakan komitmen tinggi terhadap pengelolaan keuangan publik yang efektif, efisien, ekonomis, akuntabel, dan transparan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP-LKPD) tahun anggaran 2023 dilakukan di aula Kantor BPK Sulsel, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, pada Senin, 27 Mei 2024.
LHP-LKPD diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Dr. Amin Adab Bangun, kepada Penjabat (Pj) Bupati Luwu, Drs. H. Muh. Saleh, dan Ketua DPRD Kabupaten Luwu, Rusli Sunali, S.Pd.
“Alhamdulillah, setelah menyerahkan LKPD secara tepat waktu, dan telah diaudit oleh BPK Perwakilan Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu, hasilnya kita dapat mempertahankan opini WTP untuk ke-9 kalinya,” ujar Muh. Saleh.
Muh. Saleh menekankan bahwa LHP bukan sekedar dokumen biasa, melainkan cerminan kinerja pemerintah daerah.
Ia berkomitmen untuk segera mengimplementasikan rekomendasi yang telah disusun dalam action plan.
“Kami menerima LHP ini dengan sikap terbuka dan berkomitmen untuk segera mengimplementasikan rekomendasi yang telah disusun dalam action plan,” imbuhnya.
Dalam sambutannya, Amin Adab Bangun menjelaskan empat faktor yang mempengaruhi opini WTP: konsistensi dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan informasi dalam pelaporan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
“Keempat faktor ini sangat berpengaruh dalam menentukan opini WTP,” jelas Amin Adab Bangun.
Bersamaan dengan Kabupaten Luwu, lima daerah lainnya, yakni Kabupaten Wajo, Enrekang, Bone, Sidrap, dan Pare-pare, juga meraih opini WTP dari BPK Perwakilan Sulawesi Selatan.
Komentar