Trotoar.id, Makassar – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Darmawan Bintang, menerima kunjungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan pada Selasa, 6 Agustus 2024, di Toraja Room, Kantor Gubernur Sulsel.
Kunjungan ini bertujuan untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah provinsi selama semester pertama tahun ini.
Andi Darmawan menjelaskan bahwa pengawasan BPKP mencakup lima sektor utama yang menjadi fokus perhatian pemerintah, yakni ketahanan pangan, inflasi, kemiskinan ekstrem, stunting, pendidikan, dan kesehatan.
“Kami sangat menghargai pengawasan yang dilakukan oleh BPKP karena ini membantu kami untuk melakukan perbaikan dan mempercepat pelaksanaan program-program strategis, terutama di lima sektor tersebut,” ujar Andi Darmawan.
Dia juga menyampaikan bahwa tim BPKP telah memberikan tinjauan terkait kebijakan yang telah diimplementasikan serta menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan dan percepatan pelaksanaan program yang masih memerlukan peningkatan.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan, Mohammad Risbiyantoro, menuturkan bahwa pihaknya menyerahkan laporan ikhtisar hasil pengawasan semester pertama kepada Pemprov Sulawesi Selatan.
Laporan tersebut merangkum seluruh kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh BPKP dalam mendukung program-program pemerintah.
“Kami secara rutin menyerahkan laporan ikhtisar pengawasan kepada pemerintah provinsi. Dalam laporan ini, kami memberikan rekomendasi dan saran untuk perbaikan atas permasalahan yang muncul selama semester pertama,” jelas Risbiyantoro.
Salah satu fokus utama pengawasan BPKP pada periode ini adalah sektor ketahanan pangan. Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai lumbung pangan nasional diharapkan dapat terus mempertahankan kekuatan di bidang ini.
Selain itu, pengawasan juga dilakukan pada sektor inflasi, di mana Sulawesi Selatan telah menunjukkan prestasi yang signifikan.
“Kami berharap Sulawesi Selatan bisa mempertahankan posisinya sebagai lumbung pangan nasional. Selain itu, prestasi yang telah dicapai dalam mengendalikan inflasi juga harus terus dipertahankan,” pungkas Risbiyantoro.
Dengan pengawasan yang intensif dari BPKP, diharapkan Sulawesi Selatan dapat terus memperbaiki dan mengoptimalkan program-program strategisnya demi kesejahteraan masyarakat. (*)
Komentar