Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik Melonjak di Era Kepemimpinan Pj Gubernur Prof Zudan

Trotoar.id, Makassar — Di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalami lonjakan signifikan.

Tiga bulan yang lalu, hanya ada 332 pengguna TTE, namun kini jumlah tersebut telah meningkat pesat menjadi 1.065 pengguna.

Peningkatan ini diungkapkan oleh Prof. Zudan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Kebijakan Kementerian PANRB Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana bagi Wilayah Indonesia Timur di Makassar, Selasa, 26 Agustus 2024.

Rakor tersebut dibuka langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas.

Rakor ini digelar untuk menanggapi tantangan yang masih dihadapi wilayah Indonesia Timur dalam mencapai target nilai Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang ideal.

Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, sumber daya manusia, serta anggaran menjadi kendala utama yang memperlambat perkembangan tersebut.

Prof. Zudan menyambut positif kegiatan ini dan menegaskan pentingnya topik yang dibahas, terutama untuk pemerintah daerah.

Ia juga menekankan bahwa transformasi digital di bidang tata kelola administrasi pemerintahan adalah kunci untuk menghadapi tantangan ini.

Pemanfaatan TTE, misalnya, telah mempercepat proses administrasi yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari menjadi hanya hitungan menit.

“Apa yang kami lakukan ini adalah bagian dari upaya transformasi digital. Kami siap menjadi pilot project untuk Indonesia Tengah dan Timur,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prof. Zudan menyoroti peran digitalisasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui kemudahan pembayaran menggunakan QRIS yang lebih memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.

Di sisi lain, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menekankan pentingnya kelembagaan yang agile atau lincah, terutama dalam mengadopsi teknologi untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Transformasi digital bukan hanya soal alat, tetapi perubahan menyeluruh dalam cara kita bekerja dan memberikan pelayanan publik,” jelas Anas.

Ia berharap penerapan SPBE dapat mempercepat terciptanya birokrasi yang lebih responsif, efektif, dan efisien di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di kawasan timur.

Transformasi digital melalui SPBE diharapkan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan Birokrasi Berkelas Dunia, sesuai dengan visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Fokus dari transformasi ini adalah pada lima area intervensi utama, yaitu digital capability, budaya digital, struktur digital, proses digital, dan infrastruktur digital.

“Untuk mencapai ini, diperlukan kepemimpinan digital yang kuat. Pemimpin harus mampu mendorong birokrasi digital, budaya digital, serta meningkatkan kompetensi digital di semua lini pemerintahan,” tambah Anas.

Dengan komitmen bersama ini, transformasi digital di wilayah Indonesia Timur diharapkan dapat terwujud dan mendukung pencapaian target nasional dalam bidang reformasi birokrasi. (*)