Trotoar.id, Makassar – Bakal Calon Bupati Kabupaten Sidrap, Syaharuddin Alrif, menyampaikan protes terkait penerbitan surat dukungan B1 KWK ganda oleh Partai Golkar.
Sebelumnya, Syaharuddin telah mengantongi rekomendasi B1 KWK dari Golkar, namun pada tanggal 27 Agustus, B1 KWK baru diterbitkan yang memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidrap.
Syahar menilai penerbitan B1 KWK terbaru tersebut sebagai bentuk “pembegalan” yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu di internal Partai Golkar.
Menurutnya, keputusan ini mencederai proses demokrasi di partai dan membuat ketidakpastian politik di tingkat daerah.
“Pengalihan kepemimpinan di Partai Golkar dari Airlangga Hartarto ke Bahlil Lahadalia tidak mengubah dukungan yang telah diberikan. Bahkan, pada tanggal 25 Agustus, kami diundang ke Jakarta untuk menerima rekomendasi Golkar,” jelas Syaharuddin.
Ia menambahkan bahwa dukungan Golkar kepada pasangan Sara Kanaah diserahkan lantaran Nur Kanaah merupakan kader Golkar yang setia.
Syahar pun membeberkan kronologi terbitnya dua surat B1 KWK yang dianggapnya telah merusak tatanan demokrasi di internal partai.
Syaharuddin menjelaskan bahwa dirinya telah melalui proses penjaringan dengan intens membangun komunikasi bersama para kader Golkar, PWC, dan DPD II Golkar Kabupaten Sidrap.
Pada masa kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto, rekomendasi untuk mendukung kader Golkar, Nur Kanaah, telah diterbitkan. Namun, setelah pergantian kepemimpinan dari Airlangga ke Bahlil Lahadalia, dengan Sarmuji sebagai Sekretaris Jenderal, muncul ketidakpastian.
“Kami diundang ke Jakarta dan diberitahu bahwa rekomendasi yang sebelumnya diberikan oleh Airlangga dan Bahlil tidak berubah. Pada tanggal 25, kami menerima surat B1 KWK dari DPP, dan keesokan harinya kami kembali ke Makassar, lalu menuju Sidrap,” ungkap Syaharuddin.
Namun, pada tanggal 27 Agustus, tiba-tiba muncul kabar bahwa ada surat B1 KWK baru yang diterbitkan. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan kader Golkar, yang merasa proses tersebut telah mencederai prinsip demokrasi di dalam partai.
Syahar menuding ada oknum tertentu yang secara gigih berupaya agar pihaknya tidak mendapatkan surat B1 KWK dari Golkar.
“Proses ini memicu kemarahan para pengurus PAC Golkar, Ketua Bappilu, Ketua DPD Golkar, serta seluruh kader dan simpatisan partai yang kecewa. Kader Golkar sebenarnya ingin mendukung pasangan Nur Kanaah, yang juga merupakan kader partai,” tegasnya.
Syahar juga menuding bahwa ulah oknum tertentu yang bekerja sama dengan salah satu pasangan calon di Makassar menjadi penyebab utama terhambatnya dukungan resmi dari partai untuk dirinya dan Nur Kanaah.
Ia pun mengancam akan melakukan aksi protes bersama PAC dan DPD Golkar jika hak mereka atas B1 KWK tidak dipenuhi.
“Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan melakukan protes karena B1 KWK dari Golkar adalah hak kami, dan kami merasa telah diperlakukan tidak adil,” tutup Syaharuddin.
Konflik internal ini mencerminkan dinamika politik yang semakin memanas di Partai Golkar menjelang Pilkada serentak 2024, khususnya di Kabupaten Sidrap dan Makassar.
Komentar