Rahman Pina Resmi Ditunjuk Sebagai Wakil Ketua DPRD Sulsel 2024-2029, Kadir Halid Sambut Positif

Makassar, Trotoar.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar secara resmi menunjuk Rahman Pina sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan untuk periode 2024-2029.

Penetapan ini tertuang dalam Surat Keputusan DPP Golkar nomor B-272/DPP/Golkar/IX/2024 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal M. Sarmuji.

Rahman Pina, yang merupakan anggota DPRD Sulsel dari daerah pemilihan Sulsel II, akan menjabat sebagai Wakil Ketua setelah Golkar berhasil memperoleh suara kedua terbanyak dalam Pemilu Legislatif 2024.

Keputusan ini juga diserahkan kepada Sekretariat DPRD Sulsel untuk segera diimplementasikan, termasuk pelantikan pimpinan DPRD beserta empat wakil ketua lainnya.

Keputusan tersebut disambut baik oleh Kadir Halid, salah satu kandidat yang sebelumnya juga diusulkan untuk posisi Wakil Ketua DPRD Sulsel.

Sebagai kader Golkar, Kadir Halid menerima hasil keputusan DPP dengan lapang dada dan memberikan selamat kepada Rahman Pina.

“Apa pun keputusan DPP, sebagai kader kita harus menerimanya dengan baik. Selamat kepada Rahman Pina atas amanah yang diberikan. Saya berharap beliau bisa menjalankan tugas dengan baik,” ujar Kadir Halid dalam keterangannya di Makassar.

Lebih lanjut, Kadir Halid menaruh harapan besar kepada Rahman Pina untuk mampu mengonsolidasikan seluruh anggota Fraksi Golkar di DPRD Sulsel.

Menurutnya, soliditas dan kekompakan internal fraksi sangat penting untuk mengawal visi dan misi Partai Golkar dalam pemerintahan.

“Kita berharap konsolidasi di DPRD yang baru ini berjalan lancar dan seluruh anggota Fraksi Golkar bisa kompak mendukung apa yang telah diputuskan oleh pimpinan partai,” tambah Kadir.

Pelantikan Rahman Pina dan pimpinan DPRD Sulsel lainnya akan segera diagendakan oleh DPRD Sulsel, menandai dimulainya masa bakti baru di lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut.

Rahman Pina diharapkan mampu membawa Golkar berperan lebih aktif dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat Sulsel.