Makassar,Trotoar.id– Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan dan Barat (BADKO HMI Sulselbar) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Makassar New Port (MNP), Senin (7/10/2024).
Aksi ini dilakukan sebagai respons terhadap dugaan ketidaklengkapan perizinan dan permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh reklamasi dalam proyek pembangunan pelabuhan yang dioperasikan oleh PT Pelindo IV.
Ahmad Muzawir Saleh, Ketua Bidang Lingkungan Hidup BADKO HMI Sulselbar, menyatakan bahwa masalah utama yang disoroti adalah belum terpenuhinya dokumen Persetujuan Kesesuaian Penggunaan Kawasan Ruang Laut (PKKPRL), serta dampak negatif reklamasi yang terus dirasakan masyarakat sekitar.
“Kami mempertanyakan kelengkapan dokumen PKKPRL yang menjadi syarat mutlak dalam pembangunan Makassar New Port. Selain itu, kami juga prihatin terhadap pencemaran lingkungan yang belum mampu ditangani secara efektif oleh Pelindo IV akibat reklamasi,” ujar Muzawir.
Ia menambahkan bahwa kondisi pesisir di sekitar area reklamasi dipenuhi dengan limbah, baik plastik maupun jenis lainnya, yang menunjukkan minimnya perhatian terhadap pengelolaan lingkungan.
“Dampak reklamasi sangat jelas terlihat. Selain limbah yang berserakan, reboisasi di kawasan laut juga tidak berjalan dengan baik. Hal ini mengakibatkan sedimentasi dan penyusutan air laut yang merusak ekosistem perairan,” tambahnya.
Proyek MNP yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, menurut BADKO HMI Sulselbar, seharusnya diawasi secara ketat, terutama terkait aspek perizinan dan lingkungan.
Muhammad Amri, Ketua Bidang PTKP BADKO HMI Sulselbar sekaligus koordinator lapangan aksi, menegaskan bahwa demonstrasi akan terus berlanjut hingga pihak MNP memenuhi kewajibannya.
Ia menekankan pentingnya penyelesaian masalah perizinan serta penanganan pencemaran lingkungan dengan segera.
“Jika izin PKKPRL tidak segera dilengkapi dan pengendalian lingkungan tidak diperbaiki, kami siap untuk mengambil langkah lebih lanjut, termasuk melakukan blokade terhadap aktivitas di MNP. Kami tidak akan tinggal diam jika masyarakat dan lingkungan terus dirugikan,” ujar Amri.
BADKO HMI Sulselbar menegaskan bahwa aksi mereka merupakan bentuk tanggung jawab untuk mengawal proyek besar ini, dengan harapan agar segala prosedur perizinan dipenuhi dan dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan.
MAKASSAR, Trotoar.id — Pelantikan Vonny Ameliani Suardi sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi…
SIDRAP, Trotoar.id — Bupati Sidenreng Rappang, Syaharuddin Alrif, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola…
MAKASSAR, Trotoar.id — Vonny Ameliani Suardi resmi dilantik sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)…
MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat integrasi pengelolaan sumber daya air melalui…
SIDRAP, TROTOAR.ID — Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) kembali menarik perhatian investor global di sektor energi…
MAKASSAR, Trotoar.id — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi Komunitas Kawan UMKM…
This website uses cookies.