Pengamat Desak KPU Coret Nama Hasrullah dari Panelis Debat Pilgub Sulsel

Makassar, Trotoar.id— Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan akan kembali menyelenggarakan debat publik calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel periode 2025-2030 pada Minggu (10/11/2024).

Debat ini akan disiarkan langsung oleh stasiun televisi dan berfokus pada isu-isu ekonomi, infrastruktur, serta pengelolaan sumber daya alam.

Meski hampir seluruh persiapan telah rampung, penunjukan Dr. Hasrullah sebagai panelis dalam debat ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak.

Hasrullah, seorang pakar komunikasi publik yang mewakili kalangan akademisi, dianggap tidak netral karena kerap menunjukkan keberpihakan terhadap pasangan calon Ramdhan Pomanto dan Ashar Arsyad (DIA) dalam beberapa pernyataan publiknya.

Rais Rahman, seorang aktivis anti-korupsi dan Ketua Gerakan Rakyat Anti-Korupsi Sulawesi Selatan (Gerak SulSel), menyatakan bahwa KPU perlu segera mengganti panelis untuk menjaga netralitas lembaga penyelenggara pemilu.

“Pak Hasrullah dikenal tendensius dan sering menyuarakan opini yang menyerang kandidat Andalan Hati. Memilihnya sebagai panelis tentu bisa memicu ketidakpercayaan publik terhadap KPU,” ungkap Rais saat ditemui di Makassar, Minggu (10/11/2024).

Rais mengkhawatirkan bahwa keterlibatan Hasrullah dalam debat kedua ini akan merusak kredibilitas KPU sebagai lembaga independen.

“Kami mendesak KPU segera mencoret nama Hasrullah dari daftar panelis. Kecenderungan Hasrullah dalam mendukung salah satu kandidat jelas mengundang kecurigaan. Jika dibiarkan, ini akan mencoreng nama KPU sendiri,” tambahnya.

Selain Rais, Ahmad Akkas, tokoh dari Ikatan Mahasiswa Akuntansi Indonesia (IMAI), turut menyuarakan keberatannya.

Menurutnya, KPU Sulsel perlu mempertimbangkan kembali pilihan panelis yang netral dan tidak berpihak.

“Banyak akademisi yang berintegritas dan netral di Sulawesi Selatan. Kenapa KPU harus memilih sosok yang sudah jelas memiliki kecenderungan mendukung salah satu kandidat?” kata Ahmad.

Ahmad Akkas juga menyayangkan bahwa permasalahan serupa telah terjadi pada debat pertama, ketika KPU Sulsel memilih Ema Husain sebagai panelis.

Menurut informasi yang diterima Ahmad, Ema diduga menunjukkan keberpihakan dalam sejumlah komentar di media sosial dan grup WhatsApp.

“Budaya ini tidak baik jika terus berlanjut. Panelis debat seharusnya dipilih berdasarkan rekam jejak yang netral dan tidak memihak,” tegasnya.

Kritik terhadap pemilihan panelis ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi KPU Sulsel agar bisa segera meninjau ulang komposisi panelis demi terciptanya debat publik yang netral dan berintegritas.