Makassar, Trotoar.id – Juru Bicara pasangan Andi Sudirman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati), Muhammad Ramli Rahim (MRR), menegaskan bahwa data yang menunjukkan penurunan tajam dalam pertumbuhan ekonomi Kota Makassar bukanlah klaim menyesatkan, melainkan fakta yang berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan.
Pernyataan ini dilontarkan MRR sebagai tanggapan atas pernyataan Asri Tadda, Juru Bicara pasangan Danny Pomanto-Azhar Arsyad (DIA), yang menyebut data tersebut tidak akurat.
Menurut MRR, data BPS menunjukkan bahwa sejak Danny Pomanto mulai menjabat sebagai Wali Kota Makassar pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi kota ini mengalami penurunan yang signifikan.
Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar tercatat sebesar 8,55 persen, namun menjelang akhir masa jabatannya di tahun 2023, angka ini turun menjadi 5,31 persen.
Sebaliknya, di tingkat provinsi, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan justru menunjukkan tren peningkatan sejak Andi Sudirman Sulaiman menjabat sebagai Gubernur pada tahun 2021.
Data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulsel yang semula berada di angka -0,21 pada kuartal pertama 2021, berhasil naik menjadi 4,05 persen pada kuartal ketiga tahun 2023, menjelang akhir masa jabatan Andi Sudirman.
MRR mempertanyakan kritik Asri Tadda yang menyebut penyajian data tersebut tidak adil.
Menurut MRR, data yang disajikan sudah tepat dan objektif, mencerminkan masa kepemimpinan kedua tokoh di tingkat kota dan provinsi.
MRR menekankan bahwa untuk menilai kesuksesan, penting untuk melihat perubahan dari awal hingga akhir masa jabatan.
“Kami membandingkan titik awal Danny Pomanto di tahun 2013 hingga titik akhir di tahun 2023. Sementara itu, data Andi Sudirman mulai dari kuartal pertama 2021 hingga kuartal ketiga 2023,” jelas MRR.
Ia juga menambahkan bahwa perbedaan antara data tahunan untuk Makassar dan data kuartalan untuk Sulsel disebabkan oleh masa jabatan yang berbeda, sehingga pendekatan pengukuran yang berbeda diterapkan.
Di akhir pernyataannya, MRR menegaskan bahwa penolakan data BPS oleh pihak DIA merupakan upaya untuk menciptakan pembenaran, bukan menyampaikan kebenaran yang sebenarnya.
“Pada akhirnya, bagi kami, apa yang dilakukan Jubir DIA hanyalah membuat pembenaran, bukan kebenaran,” tutupnya.
Komentar