Makassar, Trotoar.id – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Makassar, Irwan Adnan, menghadiri Rapat Paripurna kedelapan masa persidangan pertama tahun sidang 2024/2025 DPRD Kota Makassar.
Agenda tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar, Selasa (19/11/2024).
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Makassar, Anwar Faruq, membahas pemandangan umum dari sembilan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Dalam forum ini, masing-masing fraksi memberikan pandangan, evaluasi, serta saran terkait rencana anggaran yang diajukan Pemerintah Kota Makassar.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Makassar atas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp100 miliar, atau 4,2 persen dari APBD Pokok Tahun 2024.
“Ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi dan diharapkan dapat terus ditingkatkan melalui strategi yang efektif,” ungkap juru bicara Fraksi PPP.
Dorongan Optimalisasi Pajak Daerah
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggarisbawahi pentingnya peningkatan pendapatan dari sektor pajak daerah.
Hartono, perwakilan Fraksi PKS, menekankan pentingnya langkah konsisten dan terintegrasi untuk mengoptimalkan pajak daerah.
“Kami berharap pemerintah serius menindaklanjuti saran-saran kami untuk memaksimalkan capaian pendapatan, bekerja secara kolaboratif dengan semua pihak terkait, serta memanfaatkan sistem teknologi informasi yang transparan dan dapat dipantau publik,” jelas Hartono.
Fraksi PKS juga mengusulkan penerapan sistem reward untuk mendorong kinerja pelaksana yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Rapat paripurna yang berlangsung dengan tertib ini turut dihadiri perwakilan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Kehadiran mereka menunjukkan komitmen untuk mendukung proses pembahasan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel.
Agenda ini mencerminkan upaya bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, khususnya dalam menyusun rencana strategis APBD 2025. (*)
Komentar