Makassar, Trotoar.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melaksanakan Diskusi Publik dan Lokakarya Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana Kekeringan 2024-2027.
Kegiatan ini berlangsung di Command Center, Kantor Gubernur Sulsel, pada Kamis, 28 November 2024, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya sistematis BPBD Sulsel dalam menghadapi potensi kekeringan yang terus meningkat.
Baca Juga :
Kepala Pelaksana BPBD Sulsel, Amson Padolo, menekankan pentingnya dokumen renkon sebagai landasan operasional dalam penanganan kondisi darurat bencana kekeringan.
“Dokumen ini menjadi pedoman strategis yang memungkinkan pelaksanaan penanggulangan bencana dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi, sesuai aturan yang berlaku. Hal ini krusial, mengingat Sulawesi Selatan memiliki potensi bencana yang besar dan beragam,” jelas Amson.
Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2023 yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sulsel masuk kategori risiko tinggi dengan skor 144,47.
Ancaman bencana di wilayah ini meliputi gempa bumi, banjir, longsor, kebakaran hutan, kekeringan, hingga gelombang ekstrim dan abrasi.
Amson menambahkan bahwa dokumen renkon yang disusun bersama para pemangku kepentingan akan menjadi acuan dalam mobilisasi sumber daya, logistik, dan peralatan saat terjadi tanggap darurat.
“Dengan keterlibatan aktif seluruh unsur pentahelix kebencanaan, kami berharap dapat menghasilkan strategi yang efektif, baik secara teknis maupun non-teknis,” ujarnya.
Diskusi dan lokakarya ini juga melibatkan instansi terkait seperti BMKG Wilayah IV Makassar, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Bappelitbangda Sulsel, BKAD Sulsel, BNPB, serta akademisi dari Universitas Hasanuddin.
Amson berharap peserta dapat memberikan kontribusi maksimal dalam penyusunan dokumen yang akan memperkuat kesiapsiagaan daerah.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini merupakan lanjutan dari Focus Group Discussion (FGD) pada Mei 2024.
Melalui acara ini, BPBD Sulsel menargetkan terciptanya dokumen renkon yang tidak hanya menjadi panduan operasional, tetapi juga mencerminkan koordinasi lintas sektor yang solid.
“Partisipasi aktif peserta dalam berbagi ilmu, data, dan pengalaman sangat penting untuk memastikan dokumen ini menjadi acuan yang komprehensif dan aplikatif,” pungkas Amson.
Dengan adanya dokumen strategis ini, Sulsel diharapkan dapat lebih siap menghadapi ancaman kekeringan, sekaligus mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan di masa mendatang.
Komentar