Makassar, Trotoar.id– Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menerima kunjungan konsultasi dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Barru pada Senin, 9 Desember 2024.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPRD Sulsel ini membahas isu strategis terkait kebijakan pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan.
Kunjungan ini bertujuan untuk menggali masukan dan pandangan dari DPRD Sulsel sebagai mitra strategis, guna merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam memaksimalkan potensi pariwisata di Kabupaten Barru.
Baca Juga :
Ketua rombongan DPRD Barru menegaskan bahwa sinergi antara tingkat kabupaten dan provinsi sangat penting untuk memastikan pengelolaan potensi wisata berjalan seiring dengan visi pembangunan daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa rencana pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Barru dapat selaras dengan kebijakan provinsi. Dengan begitu, diharapkan sektor ini mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar perwakilan DPRD Barru.
Komisi B DPRD Sulsel, yang membawahi bidang ekonomi dan pariwisata, menyambut baik inisiatif ini.
Mereka menegaskan komitmen untuk mendukung seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan melalui kebijakan dan program yang berpihak pada pengelolaan potensi lokal secara optimal.
“Kami akan terus mendorong pengembangan pariwisata daerah sebagai salah satu sektor prioritas pembangunan Sulawesi Selatan. Dukungan terhadap infrastruktur, promosi, dan pelatihan sumber daya manusia menjadi langkah strategis yang harus diperkuat,” ujar perwakilan Komisi B.
Diskusi ini juga membahas berbagai peluang kolaborasi, termasuk peningkatan aksesibilitas, promosi destinasi unggulan, serta penguatan kerja sama dengan pelaku usaha lokal.
Melalui pertemuan ini, diharapkan terwujud kebijakan yang mampu mendorong sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi di Kabupaten Barru dan Sulawesi Selatan secara keseluruhan.
Komitmen bersama antara DPRD Kabupaten Barru dan DPRD Provinsi Sulsel ini menegaskan pentingnya sinergi lintas tingkatan pemerintahan dalam mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. (*)
Komentar