Makassar, Trotoar.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan, Hasbullah, menjelaskan bahwa penetapan pasangan calon kepala daerah (Paslon) terpilih akan dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan Berita Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).
“Tiga hari setelah MK mengumumkan BRPK, daerah yang tidak masuk dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK dapat langsung menetapkan Paslon terpilih,” ujar Hasbullah.
Namun, untuk daerah yang perkaranya terdaftar di MK, proses penetapan harus menunggu hingga MK menyelesaikan persidangan dan mengeluarkan putusan.
Proses ini mencakup sidang yang akan berlangsung maksimal 45 hari setelah BRPK diterbitkan.
“MK akan bersidang selama 45 hari untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan. Keputusan akhir akan menentukan apakah gugatan diterima atau ditolak,” tambahnya.
Gugatan Paslon Nomor 1 Fokus pada Proses, Bukan Hasil
Hasbullah juga menegaskan bahwa gugatan yang diajukan oleh pasangan calon gubernur nomor urut 1, Mohammad Ramdhan Danny Pomanto-Azhar Arsyad, bukan terkait sengketa hasil pemilihan, melainkan terkait proses pemilihan.
“Gugatan pasangan nomor satu bukan soal hasil, tetapi lebih kepada persoalan proses,” jelasnya.
Dengan demikian, hasil akhir dari proses ini akan sangat bergantung pada keputusan MK. KPU Sulsel tetap berkomitmen menjalankan setiap tahapan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Komentar