Makassar, Trotoar.id – Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, menginstruksikan seluruh perangkat pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Hal ini disampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno.
Potensi bencana ini diperkuat oleh peringatan dari Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG), yang memprediksi curah hujan tinggi hingga awal Januari 2025, dengan risiko banjir, tanah longsor, dan gelombang tinggi.
Baca Juga :
“Imbauan dari Menko PMK dan BMKG ini harus direspons cepat. Pemerintah Kota Makassar telah mengambil langkah preventif melalui dinas terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum yang rutin mengeruk drainase serta membuka layanan aduan,” ujar Danny.
Langkah Antisipasi Pemkot Makassar
- Peningkatan Mitigasi Bencana
Danny meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait langkah mitigasi, termasuk evakuasi mandiri saat bencana terjadi. - Perbaikan Infrastruktur Drainase
Untuk solusi jangka panjang, Danny menekankan pentingnya perbaikan dan otorisasi drainase agar aliran air lebih terkendali. “Drainase yang baik adalah kunci utama dalam mengurangi risiko banjir,” katanya - Kesiapan Logistik dan Aparatur
Selain infrastruktur, Pemkot Makassar juga mempersiapkan pengungsian, logistik, dan pengelolaan sampah pasca-bencana melalui bank sampah sekolah yang sudah ada.
Kepala BMKG RI, Dwikorita Karnawati, menyebutkan bahwa Sulawesi Selatan akan mengalami puncak musim hujan yang panjang, mulai Desember hingga Juni 2025, dengan wilayah terdampak bergantian.
Pada periode 2-7 Januari 2025, kota Makassar, Maros, dan Soppeng diprediksi akan menghadapi cuaca ekstrem.
“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store dan Play Store,” jelas Dwikorita.
Menko PMK, Pratikno, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan di semua lini, termasuk Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan, bupati, dan wali kota.
“Kita harus mengantisipasi curah hujan tinggi yang dapat berdampak pada banjir, longsor, dan gelombang tinggi. Seluruh infrastruktur fisik, aparat, serta dukungan logistik untuk korban bencana harus disiagakan,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi di Sulawesi Selatan.
Komentar