Produksi Beras Nasional 2025 Dipastikan Aman, Pemerintah Hentikan Impor Beras

Jakarta, Trotoar.id – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa produksi beras nasional tahun 2025 dalam kondisi aman.

Masyarakat diminta tidak khawatir dengan isu defisit produksi, mengingat berbagai langkah strategis telah diambil pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras pada Januari dan Februari 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tren positif ini menjadi bukti keberhasilan program intervensi pemerintah.

“Meski El Nino sempat menekan produksi tahun lalu, langkah strategis seperti program pompanisasi dan optimasi lahan rawa (Oplah) telah mendongkrak produksi beras dari Agustus hingga Desember 2024, menambah 1,5 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Arief Cahyono, di Jakarta, Senin (7/1).

Pada awal 2025, produksi beras kembali melonjak dengan kenaikan 37,25% pada Januari dan 50,10% pada Februari dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menargetkan produksi padi nasional mencapai 32 juta ton, naik dari 30 juta ton pada 2024.

Dukungan Anggaran dan Infrastruktur
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, pemerintah menggelontorkan Rp12 triliun guna pembangunan dan revitalisasi jaringan irigasi pertanian di seluruh Indonesia.

Upaya ini bertujuan meningkatkan produktivitas lahan dan efisiensi sektor pertanian, khususnya di sentra produksi beras.

Ketersediaan pupuk bersubsidi juga dijamin aman sepanjang tahun ini. Berdasarkan Kepmentan Nomor 644 Tahun 2024, alokasi pupuk subsidi sebesar 9,55 juta ton dengan anggaran Rp46,8 triliun.

Pemerintah telah menyederhanakan mekanisme distribusi, sehingga petani bisa langsung menebus pupuk bersubsidi sejak 1 Januari 2025.

Stok Cadangan Beras dan Kebijakan Harga
Arief juga memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berada pada level tertinggi dalam lima tahun terakhir, yakni mencapai 2 juta ton.

Stok ini disimpan di gudang-gudang Perum Bulog untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga.

“Dengan cadangan melimpah dan peningkatan produksi, pemerintah menghentikan impor beras pada 2025. Ini merupakan langkah nyata menuju kedaulatan pangan,” tegas Arief.

Presiden Prabowo Subianto turut menetapkan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram.

Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan menciptakan harga yang adil di tingkat produsen.

Kementan juga menginstruksikan Perum Bulog untuk memaksimalkan penyerapan gabah hasil panen guna menjaga stabilitas harga di tingkat petani sekaligus memastikan ketersediaan beras nasional.

Arief menyampaikan optimismenya bahwa kolaborasi antara pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan akan memastikan produksi beras nasional 2025 mencukupi kebutuhan domestik.

“Masyarakat tidak perlu khawatir dengan isu-isu yang tidak berdasar terkait defisit beras. Pemerintah terus bekerja keras menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan,” tutup Arief.

Dengan berbagai langkah ini, pemerintah menegaskan komitmennya dalam mendukung sektor pertanian dan mewujudkan kemandirian pangan nasional.