Makassar, Trotoar.id – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 di Hotel Claro, Rabu (5/3/2025).
Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam merancang arah kebijakan pembangunan Kota Makassar untuk lima tahun ke depan.
Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa RPJMD adalah dokumen strategis yang harus disusun secara inklusif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Penyusunan ini juga harus selaras dengan kebijakan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.
“Perencanaan pembangunan bukan sekadar dokumen, tetapi harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Munafri.
Pada kesempatan itu, Munafri memperkenalkan visi pembangunan Kota Makassar 2025-2029, yakni:
“Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan” yang akan diwujudkan melalui tujuh misi pembangunan.
Ia juga memaparkan Program Unggulan Sapta Mulia, yang dirancang untuk memberikan dampak sosial dan ekonomi langsung kepada masyarakat. Program ini mencakup:
Gratis seragam sekolah bagi pelajar
Gratis iuran sampah
Gratis pemasangan instalasi air bersih
Pembangunan stadion bertaraf internasional
Mulia Berjasa (Berbagi Jaminan Sosial)
Makassar Super Apps (platform layanan digital terpadu)
Makassar Creative Hub (pusat pengembangan ekonomi kreatif)
“Kami ingin menghadirkan program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik dari segi sosial maupun ekonomi,” tambahnya.
Forum ini juga menjadi wadah bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap rancangan awal RPJMD.
Hasil diskusi akan dirangkum dalam Berita Acara Kesepakatan, yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda, Kepala SKPD, serta perwakilan masyarakat yang hadir.
Munafri menegaskan bahwa setiap program dalam RPJMD harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Saya mengingatkan seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Direksi Perusahaan Daerah agar serius dalam setiap tahapan penyusunan RPJMD. Setiap rencana harus bisa diukur hasilnya, bukan sekadar wacana,” tegasnya.
Forum ini menjadi bukti komitmen Pemkot Makassar dalam menghadirkan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Komentar