Makassar, Trotoat.id – Pemerintah Kota Makassar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026 sebagai langkah strategis dalam merancang kebijakan pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.
Forum ini menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan daerah dengan visi pembangunan Makassar 2025-2029: Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2026 harus mampu menjawab berbagai isu strategis perkotaan, seperti:
- Pertumbuhan ekonomi inklusif
- Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
- Peningkatan kualitas kesehatan dan SDM
- Pengelolaan sampah dan penyediaan air bersih
“Tema RKPD 2026 adalah ‘Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Meningkatkan Daya Saing’. Ini menjadi pijakan utama dalam merancang kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Munafri saat membuka Musrenbang di Hotel Claro, Kamis (13/3/2025)
Munafri menekankan bahwa seluruh program pembangunan harus selaras dengan kebijakan nasional, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Beberapa sektor prioritas yang harus diperkuat antara lain infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita perlu memastikan bahwa semua program dan kegiatan dalam RKPD 2026 mendukung pencapaian sasaran RPJMN, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” tambahnya.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antar-SKPD agar pembangunan berjalan lebih efektif dan efisien.
Setiap perangkat daerah diminta menyusun program yang terukur, jelas tujuannya, dan berdampak nyata bagi warga Makassar.
Munafri mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk DPRD, dunia usaha, dan komunitas, untuk turut serta dalam mewujudkan Makassar yang lebih unggul dan inklusif.
“Musrenbang ini harus menghasilkan perencanaan yang efektif dan mampu menjawab tantangan perkotaan di masa depan. Partisipasi aktif semua pihak sangat diperlukan agar pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Musrenbang RKPD 2026 dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, DPRD, Forkopimda, Ketua TP PKK Kota Makassar, Wakil Wali Kota Makassar, Sekretaris Daerah, serta jajaran pejabat daerah lainnya.



Komentar