LUWU UTARA, Trotoar.id — Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Luwu Utara diperkirakan menjadi panggung pertarungan dua figur kuat.
Petahana Indah Putri Indriani bakal berhadapan dengan Megawati Jamal dalam perebutan kursi Ketua DPD II Golkar Luwu Utara.
Pertarungan ini dipastikan menarik karena kedua kandidat memiliki modal politik berbeda.
Indah mengandalkan pengalaman dan statusnya sebagai incumbent, serta pemilik suara sementara Megawati datang dengan bekal diskresi dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Diskresi tersebut menjadi keuntungan politik bagi Megawati. Namun, dukungan dari pimpinan pusat tidak serta-merta menjamin dirinya akan melenggang mulus menduduki kursi ketua.
Mekanisme organisasi dan dukungan pemilik suara tetap menjadi bagian penting dalam proses Musda.
Megawati sendiri mengaku tidak mempersoalkan jika nantinya harus berhadapan langsung dengan Indah Putri Indriani.
Ia bahkan mempersilakan kader lain untuk ikut berkontestasi dalam Musda, sepanjang memenuhi ketentuan organisasi.
“Kita menghargai semua teman-teman yang ingin maju dalam Musda. Kalau ada penantang, silakan,” kata Megawati.
Meski demikian, Megawati menegaskan bahwa setiap kandidat tidak cukup hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga harus meraih dukungan dari Pemilik suara
Di sisi lain, Indah Putri Indriani menegaskan bahwa diskresi bukanlah akhir dari proses demokrasi di internal Partai Golkar.
Ia menyebut keputusan DPP melalui DPD I merupakan mekanisme organisasi yang harus dihormati, tetapi tidak boleh dimaknai sebagai penutup ruang kontestasi dalam Musda.
“Kita Hormati Diskresi, tetapi Diskresi Tidak boleh dimaknai menutup ruang kontestasi,” ucapnya
Indah juga menegaskan bahwa setiap kader memiliki hak yang sama untuk maju dalam kontestasi sepanjang memenuhi ketentuan partai.
Dengan demikian, diskresi tidak serta-merta menghilangkan proses dan mekanisme pemilihan yang akan berlangsung di Musda.
Di luar dinamika dukungan politik, para kandidat juga harus memenuhi persyaratan dukungan minimal 30 persen untuk dapat ditetapkan sebagai calon ketua.



Komentar