Makassar, Trotoar.id – Pemerintah Kota Makassar kembali menegaskan komitmennya dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Makassar Tahun 2024 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Jumat (21/3/2025).
Penyerahan ini menjadikan Makassar sebagai daerah pertama di Sulawesi Selatan yang menyampaikan LKPD 2024, melanjutkan tren selama tiga tahun terakhir sebagai daerah yang paling cepat dalam penyampaian laporan keuangan.
Dalam sambutannya, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa penyusunan LKPD merupakan hasil kerja berkelanjutan dari pemerintahan sebelumnya.
Ia berharap laporan ini benar-benar mencerminkan kondisi keuangan daerah yang sesuai dengan aturan tata kelola pemerintahan.
“Hari ini kita telah menyerahkan LKPD Kota Makassar. Ini adalah proses yang berjalan sejak pemerintahan sebelumnya. Saya berharap laporan ini tetap dalam koridor aturan dan norma pemerintahan yang berlaku,” ujar Munafri.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa ketepatan waktu dalam penyampaian laporan harus diimbangi dengan kualitas substansi.
Dengan kerja sama yang solid antara perangkat daerah, diharapkan laporan ini dapat memenuhi standar akuntabilitas tanpa ada koreksi signifikan dari BPK.
“Kami tidak hanya ingin menjadi yang pertama dalam menyerahkan laporan, tetapi juga memastikan isi laporan ini benar-benar akurat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan,” tambahnya.
Munafri juga menegaskan bahwa dana yang dikelola Pemkot adalah dana publik yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Ia pun membuka ruang bagi BPK untuk terus memberikan bimbingan dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik.
“Kami ingin tetap berada di jalur yang benar. Jika ada hal yang perlu diperbaiki, kami terbuka untuk bimbingan dari BPK agar pengelolaan keuangan daerah semakin transparan dan akuntabel,” katanya.
Ia berharap adanya evaluasi dan masukan dari BPK agar Pemkot Makassar semakin meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kami berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat dengan memastikan setiap anggaran dikelola dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, mengapresiasi kesigapan Pemkot Makassar dalam menyampaikan LKPD 2024.
“Kami apresiasi Wali Kota dan jajaran Pemkot Makassar karena ini merupakan daerah pertama di Sulsel yang menyerahkan LKPD dalam tiga tahun terakhir,” ujarnya.
Winner juga menegaskan bahwa proses audit yang dilakukan BPK tidak hanya menilai ketepatan waktu, tetapi juga memastikan kualitas laporan keuangan.
“Kecepatan itu penting, tetapi yang lebih utama adalah isi laporan ini benar-benar mencerminkan tata kelola keuangan yang baik,” tambahnya.
BPK pun mengingatkan bahwa proses audit membutuhkan komitmen penuh dari seluruh jajaran Pemkot Makassar, terutama dalam menyediakan data yang lengkap dan tepat waktu.
“Kami harap Pemkot dapat terus bekerja sama dengan BPK agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan dapat memberikan hasil terbaik bagi pengelolaan keuangan daerah,” pungkas Winner.
Dengan penyerahan LKPD ini, Pemkot Makassar menunjukkan kesiapan dalam mempertahankan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, sekaligus berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola yang lebih baik bagi masyarakat.
Komentar