Makassar, Trotoar.id – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menggelar audiensi dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Abdul Hafid, di Ruang Rapat Wali Kota pada Rabu (26/3/2025).
Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah kota dan BPS dalam pemanfaatan data statistik sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Dalam pertemuan tersebut, Munafri menegaskan bahwa kebijakan yang efektif harus didasarkan pada data yang valid dan akurat.
Ia menyoroti pentingnya sistem pendataan yang terintegrasi hingga ke tingkat kelurahan guna memastikan kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan metode yang baik jika sumber datanya tidak akurat. Oleh karena itu, Pemkot Makassar berkomitmen bekerja sama dengan BPS untuk memastikan kualitas data yang digunakan dalam pembangunan,” ujar Munafri.
Salah satu langkah konkret yang direncanakan adalah penerapan program Kelurahan dalam Angka, yang akan memberikan informasi detail tentang setiap kelurahan di Makassar.
Dengan program ini, diharapkan setiap wilayah dapat memiliki data spesifik yang mendukung kebijakan lokal secara lebih efektif.
Selain itu, Munafri juga mengusulkan penghitungan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) untuk mengukur efisiensi investasi yang dilakukan pemerintah.
ICOR akan membantu mengevaluasi dampak belanja publik terhadap pertumbuhan ekonomi Makassar, sehingga anggaran dapat dialokasikan secara lebih optimal.
“Kita perlu memahami seberapa besar dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan indikator ini, kita bisa memastikan investasi yang dilakukan benar-benar memberikan hasil yang maksimal,” tambahnya.
Kepala BPS Makassar, Abdul Hafid, menekankan pentingnya data dalam mendukung kebijakan yang tepat sasaran.
Ia mengungkapkan bahwa Makassar menyumbang 34% dari total perekonomian Sulawesi Selatan, sehingga setiap kebijakan yang diterapkan di kota ini akan berdampak luas pada stabilitas ekonomi regional.
“Sebagai pusat ekonomi di Sulawesi Selatan, pembangunan di Makassar harus berbasis data yang akurat agar setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Abdul Hafid.
BPS juga tengah mempersiapkan Sensus Ekonomi 2026, yang bertujuan memperoleh data komprehensif tentang kondisi perekonomian di Makassar. Sebagai langkah awal, pada tahun 2025, BPS akan melaksanakan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) untuk memperkirakan jumlah penduduk dan karakteristik demografi di antara periode sensus penduduk.
Dalam kesempatan itu, Abdul Hafid juga memaparkan kondisi makro sosial ekonomi Makassar yang saat ini berada dalam kondisi stabil, mencakup pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi, tingkat kemiskinan, pengangguran, serta sektor pariwisata.
Ke depan, Pemkot Makassar dan BPS akan terus memperkuat kerja sama dalam menyediakan data yang lebih akurat dan terintegrasi hingga ke tingkat individu (by name, by address).
Dengan pendekatan ini, diharapkan seluruh warga dapat terakomodasi dalam program-program pemerintah secara lebih tepat sasaran.
“Jika sistem pendataan semakin baik, maka seluruh kebijakan yang dibuat akan semakin efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Munafri.
Komentar