Makassar,bTrotoar.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional.
Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemprov Sulsel melonjak signifikan dari nilai 74,21 pada tahun 2023 menjadi 81,74 pada 2024.
Peningkatan ini membawa Sulsel meraih predikat “Memuaskan” (kategori A)—sekaligus menjadikannya sebagai provinsi dengan nilai Reformasi Birokrasi tertinggi di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Baca Juga :
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB kepada Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, dalam seremoni resmi di Jakarta, Rabu, 30 April 2025.
Pencapaian ini merupakan bukti kuat atas komitmen Pemprov Sulsel dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Peningkatan indeks ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan representasi nyata dari upaya kolektif ASN dan seluruh pemangku kepentingan di Sulawesi Selatan dalam menciptakan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada hasil,” tegas Kepala Biro Organisasi Setda Sulsel, Bustanul Arifin.
Selain sukses dalam aspek general reform, Reformasi Birokrasi Tematik Pemprov Sulsel juga menunjukkan hasil menggembirakan, antara lain:
Penurunan angka kemiskinan sebesar 0,64% selama 2024.
Nilai Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik mencapai 91 poin.
Digitalisasi Arsip sebesar 84,55 poin.
Indeks Reformasi Hukum menembus 98,16 poin.
SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) berada pada skor 3,94, dan arsitekturnya mencapai Level 3.
Sistem kerja penyederhanaan birokrasi juga berhasil naik ke Level 5, level tertinggi dalam skema penilaian nasional.
Semua pencapaian ini merupakan bagian dari implementasi Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dan dikuatkan melalui regulasi teknis KemenPAN-RB.
Inovasi Digital dan Zona Integritas sebagai Kunci
Pemprov Sulsel juga mencatat keberhasilan melalui penerapan berbagai inovasi, termasuk digitalisasi layanan publik berbasis e-Government, penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman – Fatmawati Rusdi, menegaskan bahwa keberhasilan ini menjadi penyemangat untuk terus melanjutkan reformasi birokrasi yang lebih menyentuh masyarakat.
Fokus ke Depan: Pelayanan, Pengentasan Kemiskinan, dan Transformasi Digital
Dalam periode selanjutnya, Pemprov Sulsel akan memfokuskan reformasi birokrasi ke arah pelayanan publik yang inklusif, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan iklim investasi berbasis digital. Seluruh upaya ini sejalan dengan program prioritas nasional Asta Cita Presiden Prabowo.
“Kami tidak akan berhenti di sini. Kami akan terus mendorong birokrasi yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga hadir memberi solusi konkret di tengah masyarakat,” tutup Bustanul.
Komentar